Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah terjadi penurunan drastis transaksi keuangan perjudian judi online (judol) mencapai lebih dari 80 persen pada medio Januari-Maret 2025 atau kuartal I 2025 jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal itu diungkapkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di dalam acara program mentoring berbasis risiko TPPU dan TPPI dari tindak pidana siber, di Jakarta, Kamis (8/5).
Ivan membeberkan nilai transaksi kuartal pertama hanya Rp47 triliun dan itu turun jauh dari Rp90 triliun pada periode yang sama di 2024.
“Sampai kuartal 1 2025 ada deposit 6,2 triliun, jika dibandingkan 2024 jauh di bawah 2024. Kalau ini secara konsisten bisa dijaga, kita estimasi di kuartal berikutnya tidak lebih dari Rp25 triliun,” terang Ivan.
Dari data PPATK, Ivan melihat adanya fenomena pertumbuhan transaksi judi online semakin tinggi, tetapi nilai yang ditransaksikan semakin kecil di sisi bandar, begitupun di sisi pelaku.
“Dulu ratusan ribu, sekarang 50 ribu, lalu kemudian kalau kita lihat usia, usia itu bervariasi semakin muda, jika dilihat 2017 sampai dengan 2025 bergerak terus usianya,” tegasnya.
Ivan menyebut dari sisi kabupaten, dalam konteks demografi kurang dari 19 tahun telah melakukan judi online.
Tanpa tedeng aling-aling, masyarakat memilih uang penghasilannya untuk dibuang ke judi online sebanyak 73 hingga 100 persen.
“Penghasilan satu juta, 900 ribunya bisa dipakai untuk judol. Itu terjadi sejak 2017. Ini data yang dterima dari PPATK, income dan expand untuk judol,” paparnya.
“Pertanyaannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain-lain, dari mana? PPATK menemukan bahwa tahun 2023 aja, dari 3,7 juta pemain, 2,4 juta pemain punya utang di bank, dari 8,8 juta pemain, 3,8 pemain punya pinjaman,” tandasnya. (H-3)
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
APARAT Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil membongkar praktik jual beli data pribadi yang digunakan untuk transaksi judi online.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
SEKTOR pekerja migran Indonesia (PMI) tengah menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan akan melakukan pemblokiran dompet digital (e-wallet) yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online (judol).
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
KADIV Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba menilai ada kejanggalan dalam penangkapan lima orang sebagai tersangka dalam praktik judi online (judol) di daerah Banguntapan, Bantul.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved