Pastikan Integritas Hakim Sejak Proses Seleksi untuk Membangun Sistem Merit Dunia Peradilan

PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, mengatakan Mahkamah Agung (MA) perlu membuat manajemen sumber daya manusia (SDM) khusus secara internal yang dapat menjamin terjalinnya sistem merit dalam dunia peradilan. 

“Di mana orang-orang yang terbaik, berintegritas, profesional, dan berprestasi harus dimungkinkan untuk bisa menduduki jabatan-jabatan yang strategis, di tempat-tempat yang punya resiko tinggi seperti misalnya di pengadilan wilayah Jakarta,” katanya kepada Media Indonesia pada Senin (28/4). 
 
Adanya sistem tersebut diharapkan dapat menyeleksi hakim-hakim berintegritas dari berbagai daerah agar dapat ditempatkan pada lokasi pengadilan yang strategis di berbagai wilayah ibu kota, dalam rangka menurunkan tingkat penyalahgunaan kekuasaan.
 
“Jangan sampai jabatan-jabatan strategis jatuh kepada pihak-pihak yang rekam jejaknya cacat etik. Misalnya bagaimana kandidasi atau pencalonan untuk ketua-ketua pengadilan 1A khusus, jangan sampai orang-orang yang problematik dan punya cacat etik itu lolos kandidasi,” tukasnya. 

Menurut Zaenur, salah satu cara efektif yang dapat digunakan untuk profiling calon hakim yakni melalui pengecekan Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai instrumen penting dalam menciptakan transparansi dan mencegah korupsi di lingkungan peradilan. 

Baca juga : Ketua MA : Mutasi dan Promosi Hakim Berbasis Kinerja bukan Kedekatan

“Caranya harus memperhatikan faktor rekam jejak dengan meminta informasi dari PPATK terhadap transaksi keuangannya, atau bisa dengn melihat clearance terhadap calon yang bersangkutan dengan meneliti LHKPN, gaya hidupnya, laporan-laporan yang masuk mengenai para kandidat,” imbuhnya. 

“Intinya itu harus ada background check terlebih dahulu sehingga bisa mencegah orang-orang yang cacat etik dan problematik berada di jabatan-jabatan strategis,” lanjut Zaenur.

Selain itu, MA juga dapat menerapkan sistem pelapor atau whistleblower terhadap seluruh hakim untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim dan Panitera.

“Ini untuk memastikan bahwa sesama hakim harus bisa saling mengawasi dengan mendorong agar hakim-hakim mau menjadi peniup peluit whistleblower dan melindungi whistleblower dari pembalasan,” tukasnya. 
 
Lebih jauh, MA juga harus memberikan apresiasi terhadap para hakim yang bersedia menjadi whistleblower salah satunya dengan menjanjikan promosi atas dedikasinya karena telah ikut andil menjaga marwah MA dan badan peradilan dibawahnya dari tindakan penyelewengan. (Dev/P-3)