Ketua MPR Minta Penegak Hukum Tindak Tegas Ormas Premanisme

KETUA MPR RI Ahmad Muzani menegaskan, pentingnya menindak tegas tindakan premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) yang berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia. Pernyataan ini merespons adanya gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik produsen mobil listrik asal Tiongkok, BYD, di Subang, Jawa Barat.

Muzani menekankan investasi merupakan instrumen penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk gangguan terhadap investasi, termasuk tindakan premanisme oleh ormas, harus segera diselesaikan.

“Semuanya harus sesuai dengan iklim investasi. Jika ada satu, dua, di antara hal-hal tersebut, tentu saja itu harus segera diselesaikan, termasuk oleh kelompok kekuatan masyarakat atas nama apa pun,” ujar Muzani dalam keterangan yang diterima Media Indonesia pada Minggu (27/4).

Baca juga : Mendagri Sebut Aksi Ormas Kebablasan, Usulkan Revisi UU

Muzani menegaskan jika ada tindakan menyimpang yang secara jelas dilakukan oleh ormas, tidak boleh dibiarkan dan harus dituntaskan demi menjaga keamanan dan stabilitas investasi. “Di satu sisi saya kira investasi harus dijaga bukan hanya oleh peraturan dan daya dukung yang memadai. Ada peraturan yang memadai, ada daya dukung yang memadai seperti infrastruktur. Tapi juga ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif,” ungkapnya.

“Karena investasi adalah bagian dari hal penting yang menjadi instrumen bagi pembangunan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Ketua Fraksi Gerindra itu juga menyoroti pentingnya daya dukung yang memadai dalam menjaga iklim investasi, termasuk dari aspek sosial, transportasi, dan infrastruktur. “Ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif. Tidak cukup masyarakat kondusif, tapi ternyata ada persoalan infrastruktur yang rusak sehingga mengganggu akses ataupun transportasi,” tuturnya.

Baca juga : Lama Dikeluhkan, Legislator Desak Polisi Tangkap Ormas Minta THR 

Menurut Muzani, seluruh aspek tersebut harus berjalan secara paralel agar dapat menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan berkelanjutan. Infrastruktur, sosial, hingga kebijakan harus selaras dengan iklim investasi.

Sebelumnya, isu gangguan oleh ormas terhadap proyek BYD pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Minggu (20/4). Eddy mengatakan selama kunjungan ke Shenzhen, Tiongkok, ia menerima informasi terkait aksi premanisme yang dilakukan ormas terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang.

“Ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” ungkap Eddy.(M-2)