Satgas PKH Eksekusi Lahan Milik DL Sitorus Setelah 18 Tahun Dikuasai Ilegal

SATUAN Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang diketuai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah melaksanakan eksekusi fisik atas lahan seluas 47 ribu hektare di kawasan hutan Register 40, Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara. Lahan tersebut diduduki oleh perusahaan milik almarhum Darianus Lunggguk (DL) Sitorus yang dikenal sebagai Raja Sawit dan Tuan Takur.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menjelaskan, kegiatan eksekusi fisik dilakukan oleh jaksa eksekutor pada Jumat (25/4) berdasarkan Putusan kasasi di Mahkamah Agung  (MA) Nomor 2462/K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 20207. Putusan tersbut, sambung Hali, sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht van gewijsde.

"Adapun eksekusi dimaksud dilakukan sebagai perwujudan penegakan kedaulatan hukum atas hak negara, yang telah dikuasai oleh pihak-pihak terkait secara tidak sah selama kurang lebih 18 tahun. Oleh karenanya, negara hadir guna menegakkan kewibawaan hukum melalui penguasaan kembali lahan tersebut," terang Harli lewat keterangan tertulis, Sabtu (26/4).

Baca juga : Kejagung Periksa Tiga Kameramen Jak TV sebagai Saksi Kasus Obstruction of Justice

Ia menerangkan, puluhan ribu hektare lahan yang disita itu sebelumnya dikuasi oleh KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda seluas 23 hektare, sedangkan 24 ribu hektare sisanya dikuasai Koperasi Parsub dan PT Torus Ganda. Setelah kegaitan eksekusi itu, Satgas PKH menyerahkannya ke Kementerian Kehutanan sebagai tindak lanjut.

Nantinya, Harli menyebut Kementerian Kehutanan akan menyerahkan lahan hasil eksekusi itu ke Kementerian BUMN. Tujuannya, untuk dikelola oleh PT Agrinas Palma, perusahaan pelat merah yang bergerak di industri kelapa sawit.

Pemerintah, sambung Harli, mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak melakukan tindakan provokatif maupun anarkis dalam menyiapi keigatan eksekusi yang dilakukan Satgas PKH. Ia menyilakan seluruh pihak untuk menempuh jalur hukum jika terdapat hal-hal yang perlu disampaikan.

Baca juga : Kejagung Alihkan Status Penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV jadi Tahanan Kota

Sebelumnya, JAM-Pidsus Febrie menyebut, per 23 Maret 2025, Satgas PKH sudah menguasai 1.100.674,14 hektare lahan dari 1.177.194,34 hektare ketersediaan lahan yang diterima. Sebaran tersebut mencakup 64 kabupaten di sembilan provinsi dari 369 perusahaan.

Satgas PKH dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Presiden Nomor 5/2025 pada 21 Januari lalu. Anggota Satgas PKH antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Informasi Geospasial. (Tri/P-2)