Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR Rudianto Lallo menegaskan negara tak boleh kalah dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas), apalagi jika sampai melakukan tindakan anarkis seperti membakar aset negara. Menurutnya, tindakan tegas dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menjaga wibawa negara dan mencegah tindakan serupa terulang
"Bahasa saya negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme," kata Rudianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4).
Rudianto menyebut, Polri memiliki mandat dari undang-undang untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Karena itu, jika ada oknum ormas yang bertindak di luar hukum, maka harus segera ditindak sesuai hukum yang berlaku
"Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditugaskan memandat undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau ada oknum ormas yang melanggar ketertiban, ya harus ditindak," ujar dia.
Wakil Ketua Mahkamah Partai NasDem itu menekankan tindakan tegas bisa berupa menyeret oknum ormas itu hingga ke pengadilan. Upaya ini untuk mencegah aksi premanisme oknum ormas terulang.
"Makanya pendidikannya harus tegas. Tidak boleh lagi ada terkesan melindungi atau membiarkan. Kalau ada oknum yang melanggar, polisi tindaki. Pasti nggak ada yang berani, Pak. Kan seperti itu. Inti ketegasan, Pak, dari pendidikan hukum kita," ucap dia. (P-4)
Munculnya aksi tekanan dan intimidasi terhadap petugas parkir di salah satu gerai Mie Gacoan kembali memunculkan kekhawatiran soal praktik premanisme yang dapat mengganggu iklim usaha.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiranĀ terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Penanganan kasus premanisme dan penataan UMKM akan dilakukan secara seimbang.
Satpol PP Jakarta Pusat menjaring sejumlah preman berkedok jukir di kawasan Bundaran HI, Jumat (25/7) dini hari.
Aksi premanisme modus juru parkir (jukir) liar kembali marak di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka kerap beraksi pada malam hari.
PREMANISME kembali menggila. Berkedok sebagai ormas, tapi sepak terjang mereka bak garong yang garang melawan hukum.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved