Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengisyaratkan ditundanya kongres ke-VI PDIP dari April 2025. Namun, kongres tersebut dipastikan akan tetap digelar pada tahun 2025.
"Bisa saja mundur di bulan April, namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 April 2025.
Puan mengatakan jadwal kongres belum ditentukan. PDIP masih memetakan situasi dan kondisi.
"Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi, kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru," ucap dia.
Ketua DPR itu memastikan pematangan kongres terus berjalan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga mengawasi rencana acara tersebut.
"Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum," ujar Puan.
(H-3)
Megawati meminta para kader PDIP untuk berjanji kepada diri sendiri untuk selalu patuh terhadap instruksinya.
Momen tersebut terjadi di tengah-tengah Megawati menyampaikan pidato politik ketika suasana sedang hening.
Lili Romli menilai ada dilema di PDIP saat Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali, sebab tak ada figur kuat lain
KETUA DPP PDIP Said Abdullah membantah anggapan bahwa pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersifat transaksional.
SIKAP politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan ditentukan besok, Sabtu (2/8) dalam rangkaian Kongres ke-6 PDIP di Bali
Koster di Denpasar, hari ini, menyampaikan ini guna menegaskan bahwa agenda ribuan kader PDI Perjuangan di Pulau Dewata sejak kemarin bukan lah untuk melaksanakan kongres.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved