Imparsial : Pasal tentang Peradilan Militer Luput Dibahas dalam Revisi UU TNI

PEMERINTAH akan mengesahkan Revisi terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam rapat Paripurna pada Kamis (20/3). Masyarakat sipil menyayangkan tidak adanya  kajian mendalam terhadap aspek pertahanan dan revisi UU TNI memuat sejumlah pasal bermasalah. Salah satunya tidak diaturnya pasal soal peradilan militer. 

Baca juga : Imparsial Sebut Revisi UU TNI tak Cegah Kekerasan TNI

Direktur Imparsial Ardi Manto Putra menilai, RUU TNI secara jelas akan mereduksi atau mengurangi supremasi sipil yang digagas sejak masa transisi Orde Baru ke Reformasi. Menurutnya, UU TNI yang bersifat limitatif tidak seharusnya menjadi fleksibel. 

“Seharusnya ketika demokrasi di Indonesia semakin membaik, 10 lembaga  sipil yang bisa diisi oleh militer itu seharusnya dikurangi atau bahkan dihilangkan, tapi ternyata yang terjadi di RUU TNI justru ditambah menjadi 14 lembaga sipil. Perubahan paradigma dari yang tadinya limitatif itu menjadi fleksibel,” ujar Ardi, dalam konferensi pers menyikapi RUU TNI pada Rabu (19/3).

Baca juga : Imparsial Sebut Pembahasan RUU TNI di Komisi I Terburu-buru

Ardi menjelaskan bahwa UU TNI yang telah memasuki usia 21 tahun sudah seharusnya direvisi, akan tetapi proses revisi harus sesuai dengan konteks penguatan militer pada bidang pertahanan untuk menciptakan TNI yang semakin profesional, bukan justru memperkuat perannya pada ranah sipil. 

Baca juga : Revisi UU TNI, UU Polri dan UU Kejaksaan Akan Persempit Ruang Gerak Masyarakat

“Pemerintah dan DPR seharusnya melakukan evaluasi terhadap implementasi dari undang-undang TNI, apa kemudian yang menjadi kendala dalam mewujudkan TNI yang profesional dan modern, kalau kemudian UU ini belum bisa dianggap membawa TNI ke menjadi lebih profesional dan modern, maka aturan terkait dengan hal tersebut dalam undang-undang yang perlu diubah,” katanya.

Ardi menilai DPR dan pemerintah justru luput menyoroti norma bermasalah yang mengatur dualisme Peradilan Militer dan Umum pada Pasal 65 dalam UU TNI. Ketentuan ini katanya, menimbulkan perdebatan karena menciptakan sistem peradilan ganda bagi prajurit.

Baca juga : Jelang Pengesahan Revisi UU TNI, Ketua Komisi I DPR Menghadap Prabowo

“Ada satu pasal di dalam UU TNI yang semenjak disahkan sejak 2004 sampai hari ini, (pasal) itu nganggur yaitu pasal 65 terkait dengan Peradilan Militer. Pasal mengenai peradilan militer itu tidak bisa berlaku dan tidak pernah bisa diaplikasikan. Dan ini tidak masuk dalam radar pembahasan oleh pemerintah dan DPR,” jelas Ardi. 

Selain itu, Ardi menekankan seharusnya DPR juga memperhatikan Pasal 74 yang dinilai tidak memenuhi prinsip fair trial. Menurutnya, sistem peradilan militer saat ini tidak mampu menjamin keadilan yang setara bagi prajurit TNI. 

Ardi mengatakan jika Pasal 74 dihapus, maka Pasal 65 akan otomatis berlaku, sehingga prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum dapat diproses di peradilan umum, hal ini diyakini akan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem hukum bagi prajurit TNI.

“Karena ada pasal 74 dan pasal-pasal lain yang tentunya juga mungkin perlu untuk ditinjau ulang sehingga revisi undang-undang TNI tidak dilakukan secara terbatas dan terburu-buru. Revisi UU ini sangat tertutup dan tidak transparan yang akan membawa dwifungsi militer dalam kehidupan sosial politik sipil,” imbuhnya. 

Komisi I DPR RI menyepakati RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Selasa (18/3/2025). 

Rencananya, RUU TNI bakal disahkan menjadi UU pada rapat paripurna besok, Kamis (20/3). Adapun perubahan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga perluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.   (H-4)