Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi I DPR Utut Adianto menemui Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/3). Utut menuturkan salah satu agenda pertemuan dengan Prabowo membahas Revisi UU TNI.
"Antara lain. Makanya banyak diskusi banyak hal dari sisi," ujar Utut, Rabu (19/3).
Saat ditanya soal sikap Prabowo setuju atau tidaknya terhadap RUU TNI, Utut menegaskan semuanya tidak ada masalah. "Kan semuanya nggak ada masalah," tegas Utut.
Namun, Utut tidak membeberkan lebih detil terkait bagaimana sikap Prabowo terkait RUU TNI yang jadi polemik di masyarakat.
Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah telah bersepakat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Kesepakatan telah diambil dalam Rapat Pleno Komisi I DPR terkait Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3).
Di hari yang sama, DPR juga menggelar audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Dialog tertutup itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI sekaligus Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.
Dasco mengatakan dari audiensi itu terdapat titik temu. Khususnya terkait dengan polemik perubahan beleid tersebut.
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, Kamis, 20 Maret 2025, besok. (P-4)
PENGAJAR Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Gita Putri Damayana menilai revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) menghadapi krisis mendasar dari sisi kualitas penyusunan naskah akademik.
Proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi substansi, tetapi juga dari aspek partisipasi publik.
(TNI) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/6), untuk mencari informasi terkait dugaan penunggangan isu Revisi UU TNI oleh advokat Marcella Santoso dalam
Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi)Utut Adianto berencana menemui Menteri Menpora Erick Thohir setelah timnas Indonesia kalah dari Irak
Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Utut Adianto melantik jajaran pengurus Persatuan Catur Indonesia Provinsi DKI Jakarta 2025-2029
Pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian terhadap batas usia pensiun prajurit TNI.
KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa ketentuan terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam UU TNI tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Turnamen diikuti 504 peserta dari 26 provinsi di Indonesia serta sejumlah pecatur internasional asal Kazakhstan, Jepang, dan Filipina.
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak harus bertanggung jawab dalam peristiwa ledakan amunisi di Garut
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved