Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons soal Koalisi Masyarakat Sipil yang menggeruduk pembahasan revisi UU TNI dalam rapat Panja oleh Komisi I DPR bersama pemerintah yang digelar di Hotel Fairmont pada Sabtu (15/3) kemarin.
Prasetyo menuturkan demokrasi di Indonesia merupakan suatu kebebasan. Tetapi, kata Prasetyo, hal itu juga tidak boleh terlampau kelewatan.
"Ya seperti yang saya sampaikan bahwa demokrasi boleh tapi juga gak boleh kebablasan," ungkap Prasetyo di Kementerian PanRB, Jakarta Selatan, Senin (17/3).
Prasetyo menuturkan semangat yang harus dibawa dalam demokrasi dan kritik harus membangun, bukan kritik tanpa solusi.
"Semangatnya itu loh yang penting semangatnya itu, semangatnya ini harus konstruktif, energinya harus yang positif," ujarnya.
Prasetyo pun meminta agar kritik yang dilakukan oleh masyarakat sipil bisa disampaikan dengan baik.
"Kalau ada elemen masyarakat yang menghendaki memberikan masukkan sampaikan dengan baik, dengan konstruktif, tentunya harus teliti, harus jelas, apa yang dipolemikkan bukan sesuatu yang mau dikerjakan,” ujarnya.
“Jangan mempolemikan yang tidak ada. Itu tolonglah dikurangi energi-energi yang seperti itu," tandasnya.
Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro itu menilai gaya orde baru yang militeristikbangkit kembali.
Hal tersebut mengacu pada dijaganya Hotel Fairmont oleh prajurit TNI dan teror terhadap aktivis KontraS setelah mengkritik pembahasan revisi UU TNI.
Castro mengungkapkan pembungkaman kritik dan pengerahan militer pertanda atau sinyal yang buruk bagi demokrasi Indonesia.
"Jangankan proses pembungkaman kritik, pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup itu sudah menandakan bahwa prosesnya memang tidak demokratis. Ada yang hendak disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Kejahatan mengembalikan dwifungsi TNI," kata Castro, kepada Media Indonesia, Minggu (16/3).
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.
Menurut Susi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memaksa pembentuk undang-undang mengatur tiga hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan program pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus didasarkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan.
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan rapat pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont beberapa hari lalu tidak menyalahi aturan.
Dasco menyampaikan bahwa revisi UU TNI sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan telah dibahas secara mendalam oleh Komisi I DPR.
Ade Ary menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan pelapor, sekitar pukul 18.00 WIB ada tiga orang yang mengaku berasal dari koalisi masyarakat sipil.
POLDA Metro Jaya menerima laporan terkait penggerudukan rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah membahas revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin membantah membahas revisi UU TNI secara diam-diam. Ia mengatakan pembahasan revisi UU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta itu diliput media massa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved