Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
POSISI Sekjen PDIP yang saat ini diisi oleh Hasto Kristiyanto masih belum digantikan oleh orang lain, meski saat ini Hasto telah ditahan oleh KPK atas dugaan kasus suap. Hasto terjerat kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, dan perintangan penyidikan. KPK mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Uang suap itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menekankan soal penggantian di struktur kepengurusan merupakan urusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pergantian yang ada di struktur DPP partai merupakan karena memang sebelumnya itu dipilih dalam kongres dan kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari ketua umum," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.
Puan mengatakan, saat ini tengah ada dinamika internal di tubuh PDIP. Sehingga, banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan menunjuk pengganti sementara Hasto. Bahkan, untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP.
"Karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak, perlu akan atau tidak akan dan lain sebagainya," ujar Puan.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut ada pihak yang meminta Hasto Kristiyanto mundur dari jabatan Sekjen PDIP. Permintaan itu datang sebelum Jokowi dipecat.
"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen harus mundur," ungkap Deddy.
Deddy menerangkan pihak yang tidak disebutkan namanya itu juga meminta Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipecat dari PDIP.
(H-3)
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata berharap tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku dapat tertangkap.
Staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi menyatakan akan menghadiri pemeriksaan KPK. Namun, dia meminta Lembaga Antirasuah itu mengganti penyidik di kasus suap buronan Harun Masiku.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Ngabalin, telah menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Untuk itu, ia berharap masyarakat ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Hasto menegaskan bahwa partainya mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan keberanian mengambil keputusan meskipun ada intimidasi.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengeklaim memantau ketat kerja penyidik terkait dengan buronnya Harun Masiku.
KPK resmi mengumumkan pengembangan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved