Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus menyebut ada pihak yang meminta Hasto Kristiyanto mundur dari jabatan Sekjen PDIP sebelum Jokowi dipecat. Deddy menerangkan hal tersebut usai konferensi pers di markas DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).
"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen harus mundur," ungkap Deddy.
Deddy menerangkan pihak yang tidak disebutkan namanya itu juga meminta Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipecat dari PDIP. Tanpa tedeng aling-aling, Deddy mengemukakan ada sembilan orang PDIP yang menjadi target polisi dan KPK.
"Lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," ungkapnya.
Deddy membeberkan orang yang meminta jangan pecat Jokowi bukan orang sembarangan. Sehingga, PDIP menilai kasus yang menjerat Hasto merupakan tindakan sewenang-wenang.
"Jadi itu lah salah satu dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan," ungkap Deddy.
Deddy mengatakan jika KPK ingin menjadi lembaga betul-betul ingin menegakkan hukum, maka seharusnya banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit menegaskan anggota DPR RI dari PDIP siap mengawal sidang Sekjen Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (12/3/2025).
Dolfie mengemukakan anggota Komisi III DPR dari PDIP bakal secara khusus mempelototi sidang Hasto. Anggota Komisi III dari PDIP itu, di antaranya Dede Indra Permana, Saparudin, Falah Amru, Wayan Sudirta, Gilang Dhiela Faraez, Dewi Juliani, Pulung Agustanto.
"Ini adalah anggota Komisi lll dari Fraksi PDIP yang akan ikut mengawal proses hukum ini. Dan mendukung tim pengacara yang telah dibentuk DPP PDIP," kata Dolfie dalam jumpa pers di markas DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (12/3). (H-3)
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai posisi tawar Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi justru melemah ketika ingin bergabung dengan partai lain.
Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.
Menurut Deddy, saat itu pihaknya masih fokus dalam pemenangan kader-kader PDI Perjuangan di tingkat calon presiden, calon legislatif hingga calon kepala daerah.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved