Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PENGAMAT komunikasi politik Emrus Sihombing menilai posisi tawar Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi justru melemah ketika ingin bergabung dengan partai politik lain, seperti dengan Gerindra, Golkar, Nasdem dan PAN.
“Walaupun Jokowi diterima sebagai anggota/kader sebuah partai politik, label pecat akan menjadi beban komunikasi politik bagi Jokowi ketika terjadi proses politik antar individu dan antar faksi di internal partai dimana kemungkinan Jokowi nantinya bernaung,” ujar Emrus, Rabu (18/12).
Lagi pula, ujar Emrus, sampai saat ini belum terlihat ada partai papan atas yang secara kelembagaan memohon kepada Jokowi agar masuk ke partainya dan ditempatkan di posisi strategis yang bisa memengaruhi keputusan partai.
“Sejauh ini hanya ada pihak partai (Golkar) yang mengatakan standar, yaitu bersedia menerima siapapun yang mau masuk ke partai asal sesuai dengan AD/ART partai,” tuturnya.
Ia menjelaskan Jokowi setidaknya memiliki beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan untuk terus menjalankan karier politiknya, usai resmi dipecat dari PDIP.
“Pertama, Jokowi bisa menggantikan posisi anak bungsunya, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Tetapi apakah itu mungkin?” kata Emrus.
Lebih lanjut, Emrus menilai bahwa kemungkinan kedua, yakni mendirikan partai politik (parpol) baru, misalnya melalui eksistensi organisasi militannya yakni Pro Jokowi (Projo) yang selama ini memang lekat dengannya.
Namun di sisi lain, Emrus mengungkap ada tantangan bagi Jokowi bila ingin mendirikan parpol baru. Ia mengatakan mendirikan partai baru membutuhkan anggaran yang tinggi.
“Pertanyaan kritikal, apakah Jokowi sudah memiliki dana yang sangat-sangat besar itu?,” tuturnya.
Selain itu, Emrus menuturkan, dengan nama Partai Projo, akan terjadi pengkultusan sosok Jokowi, yang berpeluang menjadi partai sentralistik.
“Yang tentunya tidak sejalan dengan keberagaman pemikiran setiap manusia,” kata Emrus.
Jokowi resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) pada Senin 16 Desember 2024. Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. (H-3)
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus menyebut ada pihak yang meminta Hasto Kristiyanto mundur dari jabatan Sekjen PDIP sebelum Jokowi dipecat.
Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.
Menurut Deddy, saat itu pihaknya masih fokus dalam pemenangan kader-kader PDI Perjuangan di tingkat calon presiden, calon legislatif hingga calon kepala daerah.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) sebagai penyeimbang bagi pemerintah sudah tepat.
KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), baru saja merampungkan kongres dalam waktu yang berdekatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved