Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PENGAMAT komunikasi politik Emrus Sihombing menilai posisi tawar Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi justru melemah ketika ingin bergabung dengan partai politik lain, seperti dengan Gerindra, Golkar, Nasdem dan PAN.
“Walaupun Jokowi diterima sebagai anggota/kader sebuah partai politik, label pecat akan menjadi beban komunikasi politik bagi Jokowi ketika terjadi proses politik antar individu dan antar faksi di internal partai dimana kemungkinan Jokowi nantinya bernaung,” ujar Emrus, Rabu (18/12).
Lagi pula, ujar Emrus, sampai saat ini belum terlihat ada partai papan atas yang secara kelembagaan memohon kepada Jokowi agar masuk ke partainya dan ditempatkan di posisi strategis yang bisa memengaruhi keputusan partai.
“Sejauh ini hanya ada pihak partai (Golkar) yang mengatakan standar, yaitu bersedia menerima siapapun yang mau masuk ke partai asal sesuai dengan AD/ART partai,” tuturnya.
Ia menjelaskan Jokowi setidaknya memiliki beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan untuk terus menjalankan karier politiknya, usai resmi dipecat dari PDIP.
“Pertama, Jokowi bisa menggantikan posisi anak bungsunya, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Tetapi apakah itu mungkin?” kata Emrus.
Lebih lanjut, Emrus menilai bahwa kemungkinan kedua, yakni mendirikan partai politik (parpol) baru, misalnya melalui eksistensi organisasi militannya yakni Pro Jokowi (Projo) yang selama ini memang lekat dengannya.
Namun di sisi lain, Emrus mengungkap ada tantangan bagi Jokowi bila ingin mendirikan parpol baru. Ia mengatakan mendirikan partai baru membutuhkan anggaran yang tinggi.
“Pertanyaan kritikal, apakah Jokowi sudah memiliki dana yang sangat-sangat besar itu?,” tuturnya.
Selain itu, Emrus menuturkan, dengan nama Partai Projo, akan terjadi pengkultusan sosok Jokowi, yang berpeluang menjadi partai sentralistik.
“Yang tentunya tidak sejalan dengan keberagaman pemikiran setiap manusia,” kata Emrus.
Jokowi resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) pada Senin 16 Desember 2024. Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. (H-3)
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus menyebut ada pihak yang meminta Hasto Kristiyanto mundur dari jabatan Sekjen PDIP sebelum Jokowi dipecat.
Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.
Menurut Deddy, saat itu pihaknya masih fokus dalam pemenangan kader-kader PDI Perjuangan di tingkat calon presiden, calon legislatif hingga calon kepala daerah.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, pemberian fasilitas berlebihan bagi wakil rakyat di tengah kondisi sulit masyarakat bertentangan dengan etika politik.
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved