Revisi UU Pemilu Pintu Masuk Memperbaiki Demokrasi

PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) dilatarbelakangi oleh praktik penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu tahun lalu.

Upaya merevisi regulasi seputar pemilihan yang berlangsung di DPR saat ini dapat menjadi upaya mendongkrak nilai Indonesia pada tahun depan.

Merespons itu, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan penilaian yang sudah berjalan rutin pastinya punya bobot yang perlu untuk dipertimbangkan.

Baca juga : RUU Pemilu Jadi Pintu Masuk Perbaikan Indeks Demokrasi

“Skor tahun ini jadi perhatian kita bersama untuk memperbaiki semua proses yang memperkuat fondasi demokrasi kita. Selalunya indeks ini terdiri dari gabungan beberapa pilar,” terang Mardani kepada Media Indonesia, Kamis (6/3).

“Kita perbaiki pilar yang kurang dan tingkatkan pilar yang sudah kokoh. Tidak usah reaktif,” tambahnya.

Mardani juga menuturkan adanya indeks demokrasi ini bisa menjadi pintu masuk bersama untuk memperbaiki demokrasi dengan merevisi UU Pemilu.

Baca juga : Revisi UU Pemilu Momentum Dongrak Skor Indeks Demokrasi Indonesia

Mardani mengemukakan pihaknya bisa menjadikan demokrasi Indonesia menjadi substansial, murah dan membawa kemakmuran.

Adapun indikator penyusun indeks demokrasi Indonesia 2024 terdiri dari proses pemilu dan pluralisme (7,92), fungsi pemerintahan (6,79), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,00), dan budaya politik (5,29).

Dari kelimanya tersebut, indikator yang mengalami penurunan tajam dari tahun lalu adalah fungsi pemerintahan. Tahun lalu, EIU memberikan nilai 7,86. Nilai kebebasan sipil Indonesia pada indeks tahun ini juga turun dari tahun lalu, yakni 5,29.

Sementara nilai indikator proses pemilu dan pluralisme serta partisipasi politik tidak mengalami perubahan, indikator budaya politik Indonesia tahun ini justru mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yang hanya 4,38. (Ykb/P-2)