Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menegaskan permintaan maaf Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri tak cukup menebus potensi kerugian negara Rp1000 triliun dalam mega korupsi tata kelola minyak mentah. Perlu langkah strategis yang transparan dan akuntabel untuk menguak kasus korupsi Pertamina hingga ke akarnya.
"Maaf saja tentu tidak cukup. Bagaimana mungkin potensi korupsi sebesar ini selesai hanya dengan permintaan maaf? Harus ada langkah konkret, jelas, dan transparan dalam menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya," ujar Asep di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, periodisasi kepemimpinan Simon belum lama memimpin Pertamina. Maka, sebagai pimpinan wajar jika Simon pasang badan menyampaikan permintaan maaf.
“Sebagai pimpinan institusi, wajar Pak Dirut minta maaf. Tapi secara personal beliau sebenarnya tidak perlu karena baru masuk ke Pertamina dan pasti kaget dengan kejadian yang keterlaluan dan memalukan ini,” ungkap Asep.
Asep menilai, Dirut Pertamina, Simon Aloysius harus membangun tradisi perusahaan yang bersih dan memastikan tata kelola yang baik. Bahkan, tata kelola hingga manajemen yang memadai harus diterapkan hingga anak dan cucu perusahaan di bawah naungan Pertamina.
"Pak Dirut harus mampu memandu Pertamina dengan nilai-nilai baru, merapikan tata kelola bukan hanya di induk perusahaan, tapi juga di anak dan cucu usahanya," tukasnya.
Asep juga menuturkan, citra dan nama baik serta kepercayaan publik terhadap Pertamina kini sudah merosot akibat kasus korupsi minyak mentah hingga kasus Pertamax oplosan. Warga sudah mengantri membeli BBM di Shell, Vivo dan yang lainnya.
"Kalau tidak ada upaya perbaikan fundamental oleh Pertamina sendiri, isa jadi Pertamina akan semakin ditinggalkan rakyat Indonesia. Jika ini terjadi, maafnya Dirut Pertamina kan cuma lucu-lucuan saja. Maaf tetap perlu, tapi kesalahannya terlalu besar jika hanya maaf saja," tandas Asep.
Saat ini yang dibutuhkan adalah tindak lanjut dari maaf yang kongkrit, mendasar dan fundamental untuk memperbaiki Pertamina dan mengembalikan citra dan kepercayaan publik terhadap Pertamina, jauh lebih penting. (H-3)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengeklaim telah mengetahui keberadaan Riza Chalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah
Riza merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023 yang disebut-sebut bermukim di Singapura.
Saat ini Riza berada di Singapura. Bagi Herdiansyah, penyidik JAM-Pidsus harusnya tak punya alasan lagi untuk tidak segera mengejar dan menangkap Riza.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut Mohammad Riza Chalid, masuk ke dalam daftar daftar pencegah atau penangkalan (cekal).
Kejagung engungkap bahwa total kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang mencapai lebih dari Rp285 triliun.
Kejagung memburu pengusaha M. Riza Chalid, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan minyak mentah. Riza diduga berada di SIngapura
SURVEI Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2) menyebutkan sebanyak 87,3% masyarakat percaya Riza Chalid terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina.
Interpol resmi menerbitkan Red Notice untuk buronan kasus korupsi Pertamina, Riza Chalid. Polri telah mengantongi lokasi persembunyiannya di luar negeri.
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
KOMISARIS Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saksi sidang korupsi Pertamina. Ahok mengatakan lapangan golf merupakan tempat negosiasi
Ahok mengatakan selama ia menjabat tak ada laporan temuan dari BPK soal sewa kapal dalam sidang anak Riza Chalid Kerry Adrianto di sidang perkara korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok membantah adanya laporan intervensi Riza Chalid terkait sewa Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) selama dirinya menjabat. Itu disampaikan dalam sidang korupsi tata kelola minyak mentah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved