Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (26/2). Dia bakal diperiksa sebagai saksi, dalam kasus dugaan suap penerimaan gratifikasi dan pencucian uang, yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Japto enggan memerinci persiapannya saat diperiksa KPK. Saat ini, dia mau mendahulukan pemberian keterangan kepada penydik.
“Nanti, biar saja di dalam,” kata Japto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/2)
Japto ditemani sejumlah kuasa hukum saat tiba di Markas KPK. Sebelumnya, KPK menggeledah rumahnya dan menyita sejumlah mobil. Menurut dia, semua kendaraan yang dibidik KPK sudah diserahkan.
“Sudah,” ucap Japto.
KPK menyita sebelas mobil dan uang dari kediaman Japto. Namun, kendaraan itu belum dipindahkan ke Rupbasan KPK.
Dalam kasus ini, KPK sudah menyita 104 kendaraan. Rinciannya yakni 72 mobil dan 32 motor. Semua diyakini berkaitan dengan pencucian uang Rita.
KPK turut menyita tanah dan bangunan milik Rita yang tersebar di enam lokasi. Lalu, ada juga uang Rp6,7 miliar dan mata uang asing USD senilai Rp2 miliar yang diambil sementara oleh penyidik.
KPK sangat meyakini adanya penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan Rita selama menjabat. Ratusan dokumen dan bukti elektronik menguatkan tuduhan itu. (P-4)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Ini menjadi bukti bahwa Pemuda Pancasila adalah organisasi masyarakat yang bisa mengantarkan kader kadernya menjadi orang yang dipercaya oleh rakyat
Sekitar 1.500 kader Pemuda Pancasila (PP) se-Kabupaten Bandung melaksanakan deklarasi untuk memenangkan kembali Dadang Supriatna dalam Pemilihan Bupati Bandung 2024
Penyerangan ini diduga buntut keributan ormas GRIB Jaya dengan Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah
MAJELIS Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila DKI Jakarta resmi mendeklarasikan dukungan bagi Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024.
Razman mengaku bahwa pihaknya tidak serta merta melepas tanggung jawab. Pihaknya akan memberikan pendampingan hukum sampai ke pengadilan.
Petugas pun tak menemukan senjata tajam di kendaraan yang kini diamankan di Polda Metro.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved