Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KASUS hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bukan diyakini bukan upaya politisasi. Semua pihak termasuk elite PDIP diminta tidak mengadu domba rakyat, terlebih menyenggol berbagai program Presiden Prabowo Subianto.
“Politikus PDIP jangan memangadu domba rakyat, program Presiden Prabowo harusnya didukung penuh karena semua untuk kepentingan rakyat, dalam program Pak Prabowo banyak manfaat yang sudah di rasakan masyarakat. Selain dari pada makan bergizi gratis (MBG), diskon tarif listrik, dan fokus pemerintah untuk pendidikan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Jose dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari 2025.
Jose meminta semua pihak memberi waktu pemerintah bekerja. Pasalnya, semua tidak bisa terwujud secara instan, apalagi pemerintahan baru berjalan 100 hari lebih. Masyarakat harus cerdas dan jangan mau dimanfaatkan untuk syahwat dan kepentingan politik kelompok tertentu.
“Semua ada jalannya, ada alurnya. Mari dukung pemerintah! Jangan membodohi rakyat. Rakyat sudah pintar. Perkara Sekjen Hasto Kristianto, kalau memang tidak salah nanti pengadilan yang menentukan. Jangan bilang politisasi, kasusnya jelas, buktinya jelas! Kan sudah di Prapid kemarin, dan jelas sudah diputuskan ditolak. Mau alasan apa lagi?!” tegasnya.
Indonesia, tegas Jose, merupakan negara hukum dan jangan sampai ada intimidasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini negara hukum, jangan sampai kita kalah, diperiksa sebagai tersangka dikawal ratusan massa. Ini upaya intimidasi KPK. Harusnya malu beliau sebagai sosok negarawan,” katanya.
Menurut Jose, sekarang sudah saatnya masyarakat bersatu dan bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia Emas. Kembali ditekankannya, masyarakat jangan mau diadu domba untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Sudah saatnya rakyat bersatu, bahu-membahu. Mewujudkan Indonesia Emas. Dari hulu ke hilir. Bersama-sama, jangan malah mau diadu domba. Suara rakyat yang benar, suara rakyat yang gak paham apa-apa yang hanya mau beli bahan pokok murah. Kalau yang teriak-teriak di sana-sini, ya cek aja keasliannya,” pungkasnya. (P-3)
Menurut Ronny, kasus Hasto bernuansa politis karena banyak pihak yang ikut campur. B
gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto yang ditolak, tidak otomatis menghilangkan dugaan politisasi terhadap kasus Sekjen PDIP tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto jadi tersangka dalam perkara dugaan suap bersama buronan Harun Masiku.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pimpinan KPK periode 2024-2029 yang terpilih tidak mempolitisasi kasus korupsi
Alwin ini adalah sosok tersangka yang sebelumnya disebut berinisial AJ. Dia masuk dalam kategori oknum yang berperan memfilter atau memverivikasi website judi online agar tidak terblokir.
Sahbirin juga sampai saat ini belum dipanggil KPK. Padahal, pihak berperkara lainnya dalam kasus dugaan suap tiga proyek di Kalsel sudah masuk tahap persidangan.
Boyamin mengatakan, gugatan itu dipisah menjadi dua perkara. Praperadilan ini dimaksudkan agar KPK mengusut tuntas kasus tersebut karena dinilai merugikan banyak pihak.
Menurutnya, pra peradilan bisa dilakukan untuk semua upaya paksa, mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.
KUASA Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menilai kebijakan impor raw sugar alias gula kristal mentah yang kala itu diterbitkan oleh Tom Lembong bukan sebuah masalah.
Maqdir menilai praperadilan penting untuk perkara kliennya. Kubu Hasto dipastikan akan memprotes sikap KPK.
Wildan juga mengapresisi Ketua KPK Setyo Budiyanto yang mengumumkan penahanan terhadap Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved