Praperadilan Hasto Ditolak, Pengamat Nilai tak Hilangkan Unsur Politisasi

KETUA Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Samarinda Orin Gusta Andini menilai gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto yang ditolak, tidak otomatis menghilangkan dugaan politisasi terhadap kasus Sekjen PDIP tersebut. 

Orin menilai dugaan adanya muatan politis dalam kasus yang menjerat Hasto akan terus ada. Pasalnya, penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan ketika PDIP tidak lagi berada di garis kekuasaan.

"Bermuatan politis karena momentum memproses hukumnya tidak dilakukan sejak awal, namun setelah pecah kongsi," kata Orin, kepada Media Indonesia, Kamis (13/2).

Baca juga : PDIP: Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Sarat Politisasi Hukum

Orin menilai praperadilan hanya memberi kejelasan bahwa dalam penetapan tersangkanya sudah melalui prosedur yang ditetapkan. Praperadilan juga merupakan upaya hukum untuk mengawasi tindakan paksa penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. 

"Ranah praperadilan hanya memeriksa hal-hal yang sifatnya formalitas, apakah sudah terpenuhi syarat atau prosedur sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau dilakukan upaya paksa," katanya.

Lebih lanjut, Orin menilai dengan ditolaknya praperadilan, kasus ini bisa dilanjutkan ke tahap persidangan berikutnya ketika pokok perkaranya diajukan KPK untuk disidangkan.

Baca juga : Gugatan Praperadilan Hasto Dinilai tak Jelas, Status Tersangka Sah

"Persidangan kasusnya tentu saja harus berhasil membongkar siapa saja yang terlibat karena dalam kasus pidana yang berusaha ditemukan adalah kebenaran materiil," katanya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalil dalam gugatan politikus itu dinilai tidak jelas.

“Menyatakan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas," kata Hakim Tunggal Djuyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025.

Baca juga : Kasus Harun Masiku Harus Segera Dituntaskan

Majelis menerima semua dalil dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Status tersangka yang diberikan dinilai majelis sah.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ucap Djuyamto.

KPK dinilai tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam memproses Hasto dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Lembaga Antirasuah diperintahkan melanjutkan persidangan.

Baca juga : KPK Dituntut Tuntaskan Kasus Hasto

Majelis juga mengesampingkan sejumlah fakta dalam praperadilan. Beberapa perdebatan dan bukti yang dipaparkan dinilai harus diuji dalam persidangan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, KPK mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.

“Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat, yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kabiro Hukum KPK Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.

Iskandar mengatakan, uang dari Hasto disebut sebagai operasional pengurusan proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Buronan paling dicari itu menyiapkan Rp600 juta untuk menyuap Wahyu.

“Dan (Kusnadi) mengatakan ‘Mas, ini ada perintah Pak Sekjen (Hasto) untuk menyerahkan uang operasional Rp400 juta ke Pak Saeful, yang Rp600 juta Harun’,” ucap Iskandar.

Uang itu diserahkan di Ruang Rapat Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dana dari Hasto itu diterima oleh Advokat Donny Tri Istiqomah yang juga mengurusi suap proses PAW Harun ini. (H-4)