Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Politisi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth, menyatakan kekecewaannya atas tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan buronan Harun Masiku. Ia menilai kasus ini sarat dengan muatan politis.
"Sebagai kader, kami sedih dan kecewa. Tapi kami tetap menghargai tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum," ujar Kenneth saat menghadiri persidangan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7).
Menurutnya, selama persidangan tidak ditemukan bukti maupun saksi yang secara jelas menunjukkan keterlibatan Hasto dalam menghalangi penyidikan.
Ia pun berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dalam mengambil putusan.
"Kita berharap Majelis Hakim bisa memvonis bebas atau memberikan vonis seringan-ringannya," kata Anggota DPRD DKI Jakarta itu.
Dirinya turut menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya integritas hakim dan menolak segala bentuk suap atau intervensi.
"Pak Prabowo sangat peduli terhadap para hakim sebagai wakil Tuhan. Ini niatan yang baik dan kita harap dapat membawa sistem peradilan menuju keadilan yang hakiki," ujarnya.
Ia memastikan bahwa kader dan simpatisan PDI Perjuangan tetap solid dalam mendukung Hasto.
"Sampai hari ini beliau masih Sekjen kami, dan kami akan membela beliau sampai titik darah penghabisan," pungkasnya. (H-1)
Menurut Ronny, kasus Hasto bernuansa politis karena banyak pihak yang ikut campur. B
Jose meminta semua pihak memberi waktu pemerintah bekerja. Pasalnya, semua tidak bisa terwujud secara instan, apalagi pemerintahan baru berjalan.
gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto yang ditolak, tidak otomatis menghilangkan dugaan politisasi terhadap kasus Sekjen PDIP tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto jadi tersangka dalam perkara dugaan suap bersama buronan Harun Masiku.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pimpinan KPK periode 2024-2029 yang terpilih tidak mempolitisasi kasus korupsi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved