Mensesneg Ungkap Reaksi Prabowo soal Demo Mahasiswa 'Indonesia Gelap'

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap reaksi Presiden Prabowo Subianto merespons demo mahasiswa terkait protes kebijakan pemerintah dengan tajuk 'Indonesia Gelap'.  Kepala Negara menanggapi santai.

"Enggak masalah. Kita kan, mohon maaf ya, kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili Bapak Presiden," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2)

Dia menilai penyampaian pendapat melalui demo merupakan hal biasa. Prabowo sudah terbiasa dengan berbagai bentuk aspirasi.

Baca juga : Respons Mensesneg soal Aksi Mahasiswa: Mana Ada Indonesia Gelap

"Sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi-aspirasi dan kita sangat menghormati," ucap Prasetyo.

Dia mengingatkan agar aspirasi disampaikan secara konstruktif dan tak membentur-benturkan. Saat ini penting untuk kerja sama membangun bangsa dengan seluruh elemen.

"Untuk membangun bangsa dan negara kita, kita butuh kerjasama. Kita butuh bersatu padu. Bahwa ada perbedaan pemikiran, itu sesuatu yang wajar. Bahwa ada perbedaan pandangan, sesuatu yang wajar. Bahwa ada perbedaan politik, itu pun sesuatu yang wajar," kata Prasetyo.

Baca juga : Pertemuan Prabowo dengan PM Malaysia Dijadwalkan Ulang

Sebelumnya, Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2), Mereka menyerukan tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap", 

Spanduk bertuliskan "Tolak Efisiensi Anggaran" dan "Indonesia Gelap" menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

1. Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
4. Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

(Ant/P-4)