Respons Mensesneg soal Aksi Mahasiswa: Mana Ada Indonesia Gelap

Fachri Audhia Hafiez
18/2/2025 14:21
Respons Mensesneg soal Aksi Mahasiswa: Mana Ada Indonesia Gelap
: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kiri)(MI/Susanto)

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons aksi demo mahasiswa yang digelar terkait protes kebijakan pemerintah dengan tajuk 'Indonesia Gelap'. Prasetyo menanggapi santai karena hal itu bagian dari ekspresi.

"Ya namanya kebebasan berekspresi. Tapi tolong sekali lagi, ya jangan membelokan yang sebenarnya tidak seperti itu, mana ada Indonesia gelap gitu loh," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Prasetyo memohon kepada masyarakat memberikan kesempatan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja. Karena pemerintahan ini baru berjalan 100 hari.

"Berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2), Mereka menyerukan tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap", 

Spanduk bertuliskan "Tolak Efisiensi Anggaran" dan "Indonesia Gelap" menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

  1. Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
  2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
  3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
  4. Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
  5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

(Ant/P-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya