Headline

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

Soal Demo Bupati Pati, Istana Intens Koordinasi Cari Solusi Terbaik

Kautsar Widya Prabowo
13/8/2025 19:51
Soal Demo Bupati Pati, Istana Intens Koordinasi Cari Solusi Terbaik
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi(Metrotvnews/Kautsar)

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah pusat terus memantau perkembangan aksi unjuk rasa yang menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk mencari jalan keluar terbaik.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati (Sadewo)," ujar Pras sapaannya, di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/8).

Ia juga mengaku menghormati aksi penyampain pendapat oleh masyarakat Pati. Namun, ia juga meminta seluruh masyarakat untuk menahan diri.

"Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati dan Pemerintah Pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," kata Pras. 

Ribuan warga Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten, Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8). Massa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. 

Warga Pati protes soal kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan pajak dan dikembalikan seperti periode 2024. 

Aksi demo sempat diwarnai insiden pelemparan saat Bupati Pati menemui massa. Koordinator Aksi, Kristoni Duha, mengatakan unjuk rasa ini merupakan puncak kekecewaan warga terhadap kepemimpinan Sudewo. Menurutnya, tindakan bupati telah melanggar sumpah dan janji jabatannya. 

"Karena banyaknya tindakan dari Bupati Sudewo ini yang mencederai hati masyarakkat Pati, tidak berpihak kepada masyarakat Pati, tidak mendengarkan jeritan hati masyarakat Pati, yang secara hukum melanggar sumpah atau janji jabatannya," ujar Kristoni dikutip dari Headline News, Metro TV. (P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya