Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menyebut pihaknya melakukan beberapa langkah untuk menyiasati efisiensi anggaran kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Harli membeberkan pihaknya akan membatasi perjalanan dinas khusus untuk keperluan mendesak. “Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk kepentingan mendesak yang tidak dapat dilakukan secara daring, dengan mempertimbangkan urgensi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran,” terang Harli kepada Media Indonesia, Senin (17/2).
Kemudian, Harli menerangkan Kejagung melakukan penghematan anggaran operasional perkantoran dengan memanfaatkan listrik dan air secara efisien, mematikan lampu, AC, dan peralatan elektronik lainnya di luar jam kerja.
Lalu, melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam rapat, pertemuan, monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja dengan menggunakan video conference atau
aplikasi rapat daring.
“Terakhir seluruh kegiatan rapat dan koordinasi sebisa mungkin dilaksanakan di lingkungan kantor, kecuali terdapat kondisi khusus yang tidak memungkinkan pelaksanaan di dalam kantor,” tandas Harli.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Efisiensi anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. (Ykb/J-2)
Rata-rata daerah hanya mampu mengumpulkan sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
Presiden pun langsung mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak. "Jaksa Agung ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini,” kata Prabowo.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melunak kepada para pengusaha-pengusaha nakal. Dia bahkan memastikan bakal menambah penguasaan lahan untuk negara.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat pemerintah, termasuk direksi dan komisaris di perusahaan negara tetap rendah hati.
Kebutuhan pengelolaan perjalanan dinas mendorong start up ini membuat aplikasi pengelolaan perjalanan dinas bernama Opsicorp yang transparan, akuntabel, praktis, dan cepat.
AKIBAT kebijakan untuk efisiensi anggaran, Pemprov DKI Jakarta turut mengurangi anggaran untuk perjalanan dinas anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD DKI Jakarta.
SEMBARI menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai menata kembali anggaran sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Dalam keputusan itu tertuang penjelasan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi senilai Rp200 miliar tidak ditransfer.
PEMANGKASAN anggaran ikut berdampak pada perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terlebih sudah ada pemblokiran sebesar 50%. Untuk itu, dalam rangka efisiensi anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved