Perjalanan Dinas dan Rapat Menjadi Fokus Pemangkasan Anggaran di Jawa Tengah

SEMBARI menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai menata kembali anggaran sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Biaya perjalanan dinas dan rapat menjadi yang paling banyak dipertimbangkan untuk dipangkas.

Kebijakan efesiensi anggaran membuat sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah kelabakan, sehingga sejak turunnya kebijakan tersebut hampir semua daerah langsung menggelar rapat untuk membahas penganggaran dengan inventarisasi kegiatan atau sektor yang dapat ditangguhkan hingga dimungkinkan untuk direvisi. 

Sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Demak, Semarang, Kendal, Batang dan Pekalongan akan mengambil langkah setelah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis efesiensi anggaran terbit.

Baca juga : Ada Efisiensi, Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi

"Sekarang sedang dilakukan inventarisasi kegiatan atau sektor yang bisa ditangguhkan, kita juga menunggu arahan dari Kemendagri untuk kesesuaian program," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Djarot Supriyoto, Minggu (16/2).

Berdasarkan sumber keuangan dari pemerintah pusat, ungkap Djarot Supriyoto, yakni berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak serta Dana Alokasi Umum (DAU) ke Pemerintah Kabupaten Semarang mengalami penundaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak Rp38 miliar, sehingga  jajaran Pemerintah Kabupaten Semarang harus mencari solusi untuk menutup yang seharusnya ditanggung pemerintah pusat. 

Efesiensi anggaran di daerah, menurut Djarot Supriyoto, terutama akan dilakukan pada sektor-sektor yang memungkinkan untuk dipangkas tanpa menganggu kinerja dan pelayanan ke masyarakat menjadi pertimbangan memangkasan dilakukan, yakni seperti biaya sewa gedung, konsumsi dan transportasi.

Baca juga : Anggaran Dua Pilkada Ulang di Babel Sulit Diefisiensi

Bupati Demak Eisti'anah juga mengaku mulai mempertimbangkan kembali anggaran sehubungan adanya efesiensi anggaran. Pihaknya mengalami pengurangan anggaran transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp23 miliar yang sebelumnya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah ini. "Kami masih menunggu kebijakan lebih lanjut untuk sektor lainnya," imbuhnya.

Namun sebagaimana diketahui, demikian Eisti'anah, sejumlah kawasan di Demak terdampak banjir akibat cuaca ekstrem dan rob, sehingga meskipun terjadi pemangkasan tersebut, anggaran yang tersedia difokuskan pada pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal.

Secara terpisah Sekretaris Daerah Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan saat ini masih menunggu surat resmi Kemedagri untuk melihat dasar hukum dan poin-poin yang bakal dilakukan pemangkasan anggaran.

Baca juga : Ada Efisiensi Anggaran, Penjagaan Perlintasan di Bawah Pengelolaan KAI tetap Optimal

Terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Batang juga mulai memetakan pos-pos anggaran yang berpotensi untuk dipangkas seiring adanya kebijakan refocusing dari Pemerintah pusat, yakni anggaran yang berpotensi dipangkas seperti perjalanan dinas dan honor pegawai yang mencapai Rp150 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Batang Sri Purwaningsih mengatakan sejak dua tahun sebelumnya sudah ada tim khusus yang mengkaji pembatasan honor pegawai. Saat ini pejabat eselon 2 hanya diperbolehkan menerima honor maksimal dua kali dalam sebulan, bahkan sekarang dalam sebulan belum tentu ada.

"Kita belum melakukan pemangkasan anggaran karena masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah pusat, setelah ini baru akan melakukan pembatasan perjalanan dinas, pelaksanaan rapat-rapat dan termasuk pos anggaran yang tidak terlalu mendesak," kata Sri Purwaningsih.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar adanya efesiensi anggaran menyasar APBD Pekalongan akan dipotong Rp24,67 miliar. Hal ini berdampak pada kegiatan di sektor pekerjaan umum dan irigasi yakni DAU  semula Rp 975,43 miliar dipangkas Rp18,59, menjadi Rp956,83 miliar dan DAK yang sebelumnya Rp15,79 miliar lalu dipotong Rp6,07 miliar tersisa Rp9,71 miliar. 

"Kami sudah memetakan langkah-langkah yang akan diambil pasca-turunnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK 29/2025, diantaranya dengan memangkas birokrasi cost, seperti perjalanan dinas dikurangi hingga 50%, \ efisiensi anggaran untuk alat tulis kantor, konsumsi rapat dan bimbingan teknis,” ujar Yulian Akbar. (AS/E-4)