Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali membantah mengenal buronan Harun Masiku. Dia mengaku selektif dalam berteman, sosok macam Harun tak mungkin didekati.
“Kedekatan apa? Semua orang tahu siapa HM (Harun Masiku) jadi terlalu naif lah kalau macam HM bisa mendekati saya,” kata Hatta melalui keterangan tertulis, hari ini.
Hatta meyakini Harun cuma pura-pura mengenalnya. Dia menduga namanya dijual oleh buronan yang penangkapannya paling ditunggu itu. “Macam orang begitu kita harus pandai menjaga diri karena suka menjual-jual nama,” ucap Hatta.
Dia menyebut Harun merupakan sosok yang harus dijauhi karena berbahaya. Hatta mengaku tidak bakal mau membantu Harun, jika kenal sekalipun. “Yang jelas semua orang tahu siapa dia, dan tak mungkinlah mau membantu orang semacam itu,” ujar Hatta.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan rekam jejak politik Harun Masiku di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW), anggota DPR itu ternyata baru bergabung ke PDIP pada 2018.
“Bahwa Harun Masiku merupakan orang Toraja dan bukan kader asli PDI Perjuangan, karena baru bergabung pada tahun 2018,” kata anggota tim biro hukum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.
Meski begitu, KPK menyebut Harun bukan orang sembarangan. Buronan itu disebut memiliki relasi kuat dengan mantan pentolan MA. “Dan (Harun) memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022 Hatta Ali, dan diyakini Harun Masiku memiliki pengaruh di MA,” ucap anggota tim biro hukum KPK. (Can/P-2)
Sunarto menyoroti hakim yang mengenakan barang dengan jenama mewah, seperti Louis Vuitton, Bally, sampai mobil Porsche. Padahal, gaji para hakim hanya berkisar Rp20 jutaan.
Sunarto menyampaikan bahwa kebijakan mutasi dan promosi yang dijalankan pekan lalu sepenuhnya berbasis pada data, bukan perasaan atau kedekatan personal.
Reformasi peradilan tentu menjadi tanggung jawab yang harus serius dilakukan. Jangan sekadar seperti tiba masa, tiba akal.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membeberkan agenda tersebut merupakan rangkaian dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025.
Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengatakan bahwa pihaknya menerbitkan izin dispensasi untuk bersidang dengan hakim tunggal di pengadilan negeri (PN) guna mengatasi kekurangan jumlah hakim.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved