Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali membantah mengenal buronan Harun Masiku. Dia mengaku selektif dalam berteman, sosok macam Harun tak mungkin didekati.
“Kedekatan apa? Semua orang tahu siapa HM (Harun Masiku) jadi terlalu naif lah kalau macam HM bisa mendekati saya,” kata Hatta melalui keterangan tertulis, hari ini.
Hatta meyakini Harun cuma pura-pura mengenalnya. Dia menduga namanya dijual oleh buronan yang penangkapannya paling ditunggu itu. “Macam orang begitu kita harus pandai menjaga diri karena suka menjual-jual nama,” ucap Hatta.
Dia menyebut Harun merupakan sosok yang harus dijauhi karena berbahaya. Hatta mengaku tidak bakal mau membantu Harun, jika kenal sekalipun. “Yang jelas semua orang tahu siapa dia, dan tak mungkinlah mau membantu orang semacam itu,” ujar Hatta.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan rekam jejak politik Harun Masiku di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW), anggota DPR itu ternyata baru bergabung ke PDIP pada 2018.
“Bahwa Harun Masiku merupakan orang Toraja dan bukan kader asli PDI Perjuangan, karena baru bergabung pada tahun 2018,” kata anggota tim biro hukum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.
Meski begitu, KPK menyebut Harun bukan orang sembarangan. Buronan itu disebut memiliki relasi kuat dengan mantan pentolan MA. “Dan (Harun) memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022 Hatta Ali, dan diyakini Harun Masiku memiliki pengaruh di MA,” ucap anggota tim biro hukum KPK. (Can/P-2)
Sunarto menyoroti hakim yang mengenakan barang dengan jenama mewah, seperti Louis Vuitton, Bally, sampai mobil Porsche. Padahal, gaji para hakim hanya berkisar Rp20 jutaan.
Sunarto menyampaikan bahwa kebijakan mutasi dan promosi yang dijalankan pekan lalu sepenuhnya berbasis pada data, bukan perasaan atau kedekatan personal.
Reformasi peradilan tentu menjadi tanggung jawab yang harus serius dilakukan. Jangan sekadar seperti tiba masa, tiba akal.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membeberkan agenda tersebut merupakan rangkaian dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025.
Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengatakan bahwa pihaknya menerbitkan izin dispensasi untuk bersidang dengan hakim tunggal di pengadilan negeri (PN) guna mengatasi kekurangan jumlah hakim.
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang berinisiatif mengambil alih penanganan polemik empat pulau di wilayah perbatasan Aceh dan Sumut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved