Praktik Suap di Bandara Adalah Masalah Sistemik yang Terstruktur

SEJUMLAH petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warna negara asing (WNA) asal Tiongkok. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan ada kecenderungan aparatur birokrasi di Indonesia yang memang sering menanfaatkan kewenangannya untuk mencari uang bagi kepentingannya sendiri.

“Ini tetjadi di hampir semua birokrasi pemerintahan. Jadi ini bukan lagi masalah oknum, tetapi masakahnya sudah sistemik,” ujar Fickar kepada Media Indonesia, Minggu (2/2).

“Saya kira sangat mungkin sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan, karena itu harus ada perbaikan sistem pada birokrasi secara keseluruhan,” tambahnya.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kata Fickar, harus tegas dan berani memecat seluruh pegawai supaya bisa menjadi pelajaran dan efek jera secara sistemik bagi pegawai lain.

“Kalau mau kaya jadi pengusaha, jangan jadi ASN,” tambah Fickar.

Sebelumnya, Kedutaan Besar (Kedubes) Tiongkok bersurat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang menjembatani penyelesaian permasalahan ini. Kedubes Tiongkok mengaku telah berkoordinasi dengan Imigrasi.

"Tahun lalu, dengan bantuan dari Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjaga kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta, dan telah menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok," tulis Kedubes Tiongkok dalam suratnya kepada Kemlu.

Kedubes Tiongkok menyebut pihaknya melampirkan daftar kejadian pungli antara Februari 2024 hingga Januari 2025. (Ykb/I-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Cahya Mulyana