Praktik Suap di Bandara Merupakan Kejahatan Keamanan Negara

KEDUTAAN Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika.

Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu menyebutkan sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, atau dalam surat itu disebut Bandara Internasional Jakarta.

Menangapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan, jika peristiwa ini benar adanya praktik suap di pintu imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta, maka hal tersebut sangat membahayakan keamanan negara.

Baca juga : Deddy Corbuzier Terancam Hukuman Militer Karena Ini

"Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang  yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung," kata TB Hasanuddin, Sabtu (1/2).

TB Hasanuddin juga menyampaikan, praktik suap tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional . Menurutnya, praktik suap di Bandara merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

"Ini bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan terhadap keamanan negara," tegasnya.

Baca juga : Dirjen Imigrasi Terjun Langsung Melayani Masyarakat di Bandara Soekarno-Hatta

Untuk itu, TB Hasanuddin meminta kasus ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya, jangan sampai perilaku  suap di Bandara terus terjadi . Pecat dan ganti mereka .

"Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya," katanya.

Sementara, Kedubes Tiongkok menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kasus pemerasan di bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024.

Ini hanyalah sebagian kecil, menurut Kedubes Tiongkok, dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak warga negara Tiongkok yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan. (Cah/I-2)