Ini Alasan Penyusunan KUHP Nasional Hingga Lebih dari 6o Tahun

WAKIL Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan para tim penyusun rancangan UU KUHP akan segera membentuk peraturan pelaksana dan melakukan sosialisasi KUHP Nasional yang akan berlaku di tahun 2026.

“Karena (KUHP) mengubah paradigma kita dalam konteks hukum pidana, dan sampai sekarang ini kalau saya mau jujur, kita semua mau jujur, paradigma kita itu belum berubah,” kata Wamenkum Edward Omar dalam keterangannya, Sabtu (1/2).

KUHP Nasional akan berlaku setelah hampir dua tahun sejak diundangkannya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP terdiri dari dua buku yang mencakup total 624 pasal, pada buku pertama memuat 187 pasal yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana, sedangkan buku keduanya berisi 437 pasal yang mengatur tindak pidana serta sanksi-sanksi yang terkait. 

Baca juga : Soal Kasus Mardani Maming, 3 Guru Besar Hukum Desak Hal Ini

Pria yang kerap disapa Eddy itu menjelaskan meski UU ini telah disahkan, pemberlakuannya akan ditunda selama tiga tahun setelah disahkan. Hal ini agar pemerintah dapat mempersiapkan dua hal penting yaitu menyusun peraturan pelaksanaan yang diperlukan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan besar ini.

“Ada paradigma hukum pidana modern dari KUHP nasional. Kita perlu memastikan bahwa masyarakat memahami dan menerima prinsip-prinsip baru dalam hukum pidana,” ungkapnya. 

Menurut Eddy, KUHP selain memberikan tantangan dalam mengubah paradigma hukum pidana, juga menyita waktu puluhan tahun dalam proses pembuatannya. “Jika dihitung sejak izin prakarsa di 1957 hingga disahkan pada akhir 2022, tercatat pembuatan KUHP berlangsung lebih dari 60 tahun. Tetapi kalau dihitung sejak rancangan pertama masuk ke DPR tahun 1963, berarti lamanya pembuatan itu 59 tahun,” tutur Eddy.

Baca juga : KUHP Baru Atur Lebih Tegas soal Perselingkuhan dan Perzinaan

Eddy menyatakan, waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan KUHP tidak lah singkat, tetapi bukan sesuatu yang luar biasa. Dikatakannya, tidak ada satu pun negara di dunia ini ketika terlepas dari penjajahan bisa menyusun KUHP dalam waktu singkat.

“Belanda yang hanya sebesar provinsi Jawa Barat, dia membutuhkan waktu 70 tahun untuk membuat Wetboek van Strafrecht (WvS). Jadi kalau kita 59 tahun itu sebetulnya tidak lama, meskipun dalam pembuatan UU kita itu termasuk sangat lama,” ujarnya.

Ia menjelaskan penyebab lamanya waktu pembuatan KUHP baru yakni Indonesia merupakan negara multietnis, multi-religi, multikultural sehingga tidak semudah membalikkan telapan tangan. Perdebatan pasti muncul dan memakan waktu berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

"Silang pendapat itu tidak hanya antara para pembentuk UU dengan masyarakat, perdebatan itu tidak hanya antara pemerintah dan DPR, tetapi perdebatan itu juga sengit di antara kami para tim ahli (penyusun KUHP),” tukasnya.(M-2)