Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Andina Narang, prihatin atas insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).
"Kami sangat prihatin dan sedih atas insiden ini. Pikiran dan doa kami bersama keluarga korban yang meninggal serta korban yang sedang dalam perawatan. Semoga proses penyelidikan dapat berjalan dengan baik," ungkap Andina, melalui keterangannya, Selasa (28/1).
Andina mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang telah mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia. Nota ini bertujuan untuk menuntut penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menyoroti dugaan penggunaan excessive use of force oleh aparat APMM.
"Kami mendukung upaya Kemlu dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Malaysia untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara transparan dan adil. Kami berharap proses ini dapat berjalan dengan baik, sehingga hak-hak para korban dapat terpenuhi," tambahnya.
Andina juga menekankan pentingnya dialog konstruktif antara Indonesia dan Malaysia untuk mencari solusi terbaik dalam mencegah insiden serupa di masa depan.
"Kami berharap adanya pertemuan dan diskusi yang baik antara kedua pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran kita. Setiap pekerja migran merupakan aset berharga bagi kita semua. Mereka pantas mendapatkan perhatian yang baik," ujarnya.
Legislator muda dari Dapil Kalimantan Tengah ini juga mengapresiasi upaya Kemlu untuk memfasilitasi akses konsuler kepada korban yang masih dirawat di berbagai rumah sakit di Malaysia.
"Kami, di Komisi I DPR RI, akan terus memonitor perkembangan kasus ini dan siap mengawal agar hak-hak para korban dan keluarganya dipenuhi, apalagi menyangkut pelayanan kesehatan dan proses hukum," ujarnya.
Andina mengaku akan bekerja sama dengan rekan-rekan di parlemen untuk mendorong peningkatan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.
"Insiden ini harus menjadi pembelajaran berharga. Kita harus memperkuat sistem perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi seluruh PMI. Solidaritas dan kerja keras pemerintah bersama legislatif akan sangat penting dalam menghadapi tantangan ini," tutupnya. (P-5)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antar BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembiayaan sektor ketenagakerjaan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, menekankan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) bukan hanya tenaga kerja, melainkan juga duta bangsa.
Kemitraan ini memastikan pekerja migran di Taiwan mendapatkan pekerjaan yang layak serta akses perlindungan sosial yang mumpuni.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi isu mendesak di tengah tingginya kerentanan terhadap eksploitasi HAM.
Pemerintah memperkuat upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahap paling awal, yakni proses pencarian kerja di ruang digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved