Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa membeberkan petunjuk baru terkait keberadaan buronan KPK, Harun Masiku. Meskipun beberapa saksi termasuk kerabat Harun telah diperiksa penyidik.
"Belum bisa dibuka penyidik saat ini," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin, 27 Januari 2025.
Tessa menegaskan bahwa pencarian Harun terus dilakukan. Pencarian jejak Harun tak berhenti di tempat.
"Masih aktif pencariannya," ujar Tessa.
Sebelumnya, kerabat Harun Masiku, Daniel Tonapa Masiku, mengaku dongkol bolak balik diperiksa penyidik KPK. Dia harap kerabatnya itu dapat segera ditangkap.
"Saya secara pribadi merasa dirugikan dengan kondisi seperti ini, bolak balik diperiksa, saya habis waktu, pekerjaan saya terganggu, (lelah) iya," kata Daniel usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 20 Januari 2025.
Daniel sejatinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Harun dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan anggota DPR periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengaku pertanyaan yang diajukan penyidik tidak berbeda dari pemeriksaan sebelumnya.
Termasuk mencecar soal keberadaan Harun. "Pertanyannya sih cuma ini saja mengulang yang lalu," ujar Daniel.
Dia juga dikonfirmasi soal hubungannya keluarga dengan Harun. Daniel klaim bukan saudara kandung, hanya kakek dan nenek keduanya bersaudara. (Z-9)
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
Penolakan otoritas Singapura terhadap pengajuan penangguhan Paulus Tannos, harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat proses ekstradisi.
Hasto ditahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pencarian buronan Harun Masiku akan terus dilanjutkan, bahkan digencarkan.
SIDANG praperadilan Hasto Kristiyanto tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025. KPK menyebut buronan Harun Masiku sebagai orang kuat ke MA.
ANGGOTA Tim Biro Hukum KPK mengatakan, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyuruh Kader PDIP Saeful Bahri untuk meminta Riezky Aprilia melepaskan jabatannya demi buronan KPK Harun Masiku.
Tessa mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Singapura. Saat itu, penangkapan tidak bisa dilakukan, meski Tannos buron, dan sudah di depan mata penyidik.
KPK didorong untuk menuntaskan kasus pemulangan buronan Paulus Tannos yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved