Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru. Dugaan rasuah yang diusut terjadi pada proyek pembangunan fly over atau jalan layang simpang Jalan Tuanku Tambusai-Jalan Soekarno Hatta di Riau.
“KPK telah memulai penyidikan untuk perkara tersebut di atas dan telah menetapkan lima orang sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).
Tessa cuma mau memerinci inisial lima orang itu yakni YN, TC, ES, GR, dan NR. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yakni mantan Kabid Pembangunan dan Jembatan Dinas PUPR Riau Yunannaris, pihak swasta Gusrizal, dan Direktur Utama PT Semangat Hastar Jaya Triandi Chandra.
Lalu, Direktur Sumbersari Ciptamarga Elpi Sandra, dan Kepala PT Yodya Karya (Persero) Nurbaiti. Kasus ini naik ke tahap penyidikan dari 10 Januari 2025.
Lima orang itu sudah dicegah ke luar negeri. Upaya paksa itu berlaku selama enam bulan ke depan.
“Larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut di atas,” ucap Tessa.
KPK sudah menghitung kerugian sementara dalam perkara ini. Diduga, negara merugi Rp60 miliar. (Can/I-2)
Budi sebelumnya merupakan anggota tim juru bicara KPK. Menurut Cahya, pengubahan struktur jabatan ini dilakukan karena ada sejumlah pegawai yang memasuki masa pensiun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan rasuah terkait pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mempawah, Kalimantan Barat.
Praperadilan Hasto dinilai membuktikan KPK bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Tessa menegaskan instansinya tidak berpolitik, seperti tuduhan Hasto.
Kasus ini naik ke tahap penyidikan sejak September 2024. KPK sudah menetapkan tersangka, namun, identitas mereka dirahasiakan sampai penahanan dilakukan.
Tessa cuma mau memerinci inisial dua saksi itu yakni İM dan NN. Keterangan mereka dipastikan sudah dicatat untuk kebutuhan pemberkasan dalam kasus ini.
Tessa mengatakan, APIP merupakan tim yang paling cocok memastikan perintah efisiensi berjalan dengan semestinya.
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved