KPK Tangkap Buronan Kasus e-KTP Paulus Tannos

Pemerintah Mesti Kawal Ekstradisi Tannos Secara Agresif

Nasir mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar mengawal proses ekstradisi secara agresif dan strategis.

Polri: Pemulangan Paulus Tannos Butuh Waktu Paling Cepat 4 Bulan

Polri mengatakan karena menggunakan jaringan diplomasi, maka harus melalui mutual legal assistant (MLA) atau bantuan timbal balik. 

Andi Narogong diperiksa soal Aliran Dana kasus KTP-el ke DPR

Saksi kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el Andi Narogong menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Rabu (19/3), dan tidak memberikan komentar apa pun setelah diperiksa.

DPR Desak Pemerintah Perkuat Koordinasi untuk Percepat Ekstradisi Tannos

DPR meminta kementerian/lembaga berkoordinasi dalam mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos.

Paulus Tannos 2 Kali Coba Cabut Kewarganegaraan di Indonesia

Supratman mengatakan, pengajuan pencabutan kewarganegaraan Tannos tidak diproses karena tidak berlaku otomatis. Dengan begitu, dia masih diakui sebagai warga Indonesia.

Paulus Tannos Ngaku WN Guinea Bissau, KPK: Masih WNI Juga

Tannos berdalih menjadi warga negara Guinea Bissau saat ditangkap otoritas penegak hukum Singapura. Dia mengaku memiliki paspor diplomatik.

Soal Pemanggilan Nadiem, KPK: Tunggu Perkembangan

KPK mengatakan peluang untuk memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menunggu perkembangan penanganan perkara.

KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Gedung di Lamongan

Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.

Belum Panggil Bobby, KPK: Keterangannya belum Dibutuhkan

Bobby didesak dipanggil KPK karena orang dekatnya, sekaligus Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP) ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Polres Cianjur Usut Beberapa Kasus Dugaan Korupsi

Penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi dilakukan setelah sebelumnya dilakukan upaya preventif maupun sosialisasi.

Kejagung Sita Rp11,8 Triliun Uang Pengganti Wilmar Group, Rp2 Triliun Dipamerkan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang pengganti Rp11,8 triliun, atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Dana itu berasal dari terdakwa Wilmar Group.

Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

Untuk mempermudah proses penyidikan ketujuh tersangka tersebut kini dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia