Berita Terbaru Kasus Korupsi E Ktp Hari Ini

Polri: Pemulangan Paulus Tannos Butuh Waktu Paling Cepat 4 Bulan

Polri mengatakan karena menggunakan jaringan diplomasi, maka harus melalui mutual legal assistant (MLA) atau bantuan timbal balik. 

Andi Narogong diperiksa soal Aliran Dana kasus KTP-el ke DPR

Saksi kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el Andi Narogong menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Rabu (19/3), dan tidak memberikan komentar apa pun setelah diperiksa.

DPR Desak Pemerintah Perkuat Koordinasi untuk Percepat Ekstradisi Tannos

DPR meminta kementerian/lembaga berkoordinasi dalam mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos.

Paulus Tannos 2 Kali Coba Cabut Kewarganegaraan di Indonesia

Supratman mengatakan, pengajuan pencabutan kewarganegaraan Tannos tidak diproses karena tidak berlaku otomatis. Dengan begitu, dia masih diakui sebagai warga Indonesia.

Paulus Tannos Ngaku WN Guinea Bissau, KPK: Masih WNI Juga

Tannos berdalih menjadi warga negara Guinea Bissau saat ditangkap otoritas penegak hukum Singapura. Dia mengaku memiliki paspor diplomatik.

Singapura Bukan Lagi Surga Koruptor Usia Tannos Ditangkap

Yudi mengapresiasi pemerintah Indonesia yang bergerak cepat memenuhi permintaan Singapura untuk mengekstradisi Tannos.

Menteri Hukum Akan Percepat Pemulangan Tersangka KTP-E Paulus Tannos

Supratman menjelaskan telah menugaskan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) untuk mempercepat memproses ekstradisi Paulus Tannos.

KPK Siapkan Syarat Ekstradisi Paulus Tannos

Tessa belum bisa memerinci syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pemulangan Tannos. Koordinasi dengan stakeholder terkait kini dimaksimalkan.

Paulus Tannos Ditahan di Singapura, KPK Cari Jalan Pemulangan

Buron kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos ditangkap di Singapura.

KPK Tangkap Buronan Kasus e-KTP Paulus Tannos

Fitroh belum bisa memerinci kelanjutan dari penangkapan ini. KPK segera memberikan keterangan melalui konferensi pers.

KPK Diminta Beri Kepastian Hukum Perkara E-KTP dan Alkes

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memberi kepastian hukum terkait perkara rasuah e-KTP dan alat kesehatan atau alkes.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting