Yusril Ingatkan Pemerintah Jangan Intervensi Proses Hukum

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tak boleh mengintervensi hukum. Meskipun publik kerap menganggap proses dan putusan hukum tak adil.

"Sering kali jadi masalah adalah putusan-putusan pengadilan jadi ya proses hukumnya yang kadang-kadang berjalan lambat, kadang-kadang putusannya dirasa tidak adil. Tentu pemerintah tidak dapat mengintervensi putusan pengadilan khususnya Mahkamah Agung," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan peningkatan dari sisi regulasi. Ini menjadi langkah yang dapat ditempuh pemerintah.

"Kami tetap akan melakukan peningkatan dan pembenahan proses penegakan hukum dari sisi pemerintah. Misalnya di bidang hukum pidana dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan," ujar Yusril.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, berkomitmen untuk melakukan koordinasi antar penegak hukum. Supaya penegakan hukum terus lebih baik di masa depan.

"Tentu kami dapat melakukan koordinasi bagaimana sebaiknya penegakan hukum lebih baik di masa-masa yang akan datang," ucap Yusril. (Fah/I-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Cahya Mulyana