Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto menuntut menterinya untuk berani memotong anggaran. Khususnya anggaran yang tak esensial.
"Saya menuntut keberanian, memotong hal-hal yang tidak esensial," kata Prabowo saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Januari 2025.
Prabowo menegaskan selalu memantau penggunaan APBN. Karena dia ingin agar adanya efisiensi dalam anggaran negara.
"Saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi," ujar Prabowo.
Kepala Negara juga memuji Menteri Keuangan Sri Mulyani. Karena telah menyusun anggaran dengan baik.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dan semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik dan cermat bekerja keras," ucap Prabowo.(P-2)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Emirat Arab dengan agenda pertemuan dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Raja Yordania, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein, di Istana Al Husseiniya, Aman, Rabu siang (25/2).
Prabowo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan perusahaan teknologi Inggris Arm Limited.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kadin Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan efisiensi atau penghematan anggaran ditujukan untuk kepentingan rakyat.
EFISIENSI anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto berpotensi berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi terutama daerah dengan ketergantungan TKD APBN
Prabowo menegaskan pemerintah tidak lagi menganggarkan untuk acara-acara yang bersifat seremoni. Khususnya untuk perayaan ulang tahun.
Prabowo menilai anggaran perjalan dinas ke luar negeri seharusnya dapat dipotong 50 persen. Saat ini, ia menghitung biaya perjalanan dinas bisa mencapai USD 3 miliar atau setara Rp47,8 triliun.
Kementerian ESDM menyebut sepanjang 2023, total 331 perusahaan telah melaporkan penghematan listrik hingga 16.529 GWh di 2023.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved