Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini mengusulkan pemerintah membentuk lembaga baru untuk mengawasi media sosial dan platform digital. Ia mengatakan lembaga baru tersebut dibentuk untuk menindak masifnya iklan judi online di media sosial.
"Jika Kementerian Komdigi, BSSN, bahkan KPI belum dapat sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap media sosial dan platform digital saya mengusulkan dibentuknya lembaga baru dengan dasar hukum undang-undang baru," kata Amelia saat rapat dengar pendapat Panja Judi Online dengan Kementerian Komdigi dan BSSN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.
Amelia mengatakan butuh lembaga yang khusus mengawasi media sosial. Menurut ia, media sosial dan platform digital memiliki masalah yang kompleks.
"(Lembaga ini) Untuk menangani pengawasan media sosial atau platform digital yang secata lebih komprehensif mengingat kompleksitas apa yang ada media digital ini," katanya.
Lebih lanjut, Amelia menyadari saat ini Kementerian Komdigi dan BSSN memiliki tim respon cepat dan sistem deteksi dini judi online berbasis teknologi. Namun, ia berharap kedua institusi tersebut dapat berkoordinasi agar dapat bekerja secara efektif.
"Dua-duanya melakukan deteksi dini. Jangan sampai overlapping kedua lembaga ini," katanya.(Faj/P-2)
Literasi digital, regulasi perlindungan anak, dan penindakan konten berbahaya jadi strategi ciptakan ruang digital yang aman
HANYA dua tahun sejak diluncurkan, sosial media dari Meta, Threads, mencapai 400 juta pengguna aktif bulanan. kepala Instagram Adam Mosseri mengumumkan pada hari Selasa, (12/8)
Istilah married single mom muncul di media sosial. Simak penjelasan fenomena ini berikut.
Budaya buruk apa yang mengemuka, mengiringi kehadiran media digital di zaman artificial intelligence (AI)?
Media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda.
Dubes RI untuk AS diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik dan memanfaatkan momentum untuk mengawal hubungan baik antara Indonesia dan AS.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan agar para prajurit TNI tak ceroboh saat bertugas.
Perubahan itu dari 'keamanan' menjadi 'pertahanan'. Hal itu dinilai penting agar tak ditafsirkan tugas TNI masuk dalam tugas polisi.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingat I terkait revisi UU TNI. Rapat digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
RAPAT Panja DPR RI untuk RUU TNI yang digelar di hotel mewah di Jakarta menuai kritik. Diibaratkan maling yang masuk dan keluar rumah orang lewat jendela.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved