Kapolri: Desk Ketenagakerjaan Wadah Tangani Konflik Pekerja dan Perusahaan

Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Desk ini hadir untuk memberikan ruang bagi buruh yang bersengketa dengan perusahaan tempat mereka bekerja.

"Di mana desk ini merupakan bentuk keberpihakan kita terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang tentunya selama ini selalu terjadi," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, hari ini.

Listyo berharap Desk Ketenagakerjaan Polri dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan konflik, antara pekerja dan perusahaan. Kemudian, desk ini juga bisa menjadi wadah bagi pekerja yang hendak melapor.

Baca juga : 700 Pekerja Migran Indonesia Kabur dari Korsel, Apa Alasannya?

"Tentunya dengan desk ini kita harap ada saluran bagi rekan tenaga kerja dan buruh untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhan," ungkapnya.

Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan secara struktural akan ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Bahkan, kata Listyo, per hari ini pihaknya akan memberikan pelatihan selama tiga hari ke depan bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus di wilayah Polda jajaran.

Menurutnya, pelatihan ini dilakukan agar para kasatgas dari Polres bisa mendapatkan pemahaman yang sama tentang Desk Ketenagakerjaan. Sebab, dari Desk Ketenagakerjaan itu lah polisi akan memilah apakah kasus yang dilaporkan masuk ranah administrasi atau pidana.

Baca juga : 133 Perawat asal Indonesia Lolos Bekerja di RS Pemerintah Singapura

"Jadi tahapannya seperti itu," pungkas Kapolri.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi pembentukan Desk Ketenagakerjaan ini. Menurutnya, hal ini suatu kolaborasi yang luar biasa dan selalu diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto di setiap kementerian.

"Dan Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir, bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum," ucap Yassierli. (Yon/P-2)