MK: Kehadiran Hakim Konstitusi di KPK tak Ganggu Sidang Gugatan Pilkada

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memastikan bahwa selesainya Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024 di Panel Hakim 2 tidak berkaitan dengan hadirnya Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru bicara MK Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa selesainya Pemeriksaan Pendahuluan di Panel 2 lantaran jadwal persidangannya yang dipadatkan dengan mempertimbangkan kondisi fisik para hakim konstitusinya.

“Memang sidang untuk Panel 2 lebih panjang jadwalnya, karena mungkin masih muda-muda di sana, sehingga sebetulnya di panel lain juga bisa. Tapi karena kita menjaga fisik, sehingga kita tidak mau melakukan pemadatan itu,” ujar Enny Nurbaningsih dalam keterangannya,, Jumat (17/1).

Baca juga : 2024 Jadi Tahun Tersibuk MK

Adapun kehadiran Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur di KPK dimaksudkan hanya untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

“Beliau memang betul, tadi pagi dimintai keterangan sebagai saksi di KPK. Dan itu hanya sekitar satu jam. Jadi tidak lama, di sana hanya satu jam saja keterangan yang diminta kepada beliau,” ujarnya.

Terkait pemberian keterangan oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur sebagai saksi dipastikan tidak berkaitan dengan MK maupun perkara-perkara yang ditangani MK. Dalam hal ini, pemberian keterangannya tidak berlangsung lama, hanya satu jam.

Baca juga : 2 Mahasiswa Ajukan Uji Materi Batas Usia Cakada tidak Ingin Anwar Usman Terlibat

"Tidak ada kaitan dengan persidangan di MK. Pilkada juga tidak ada. Tidak ada sama sekali," tegas Enny.

Enny menyampaikan permintaan untuk memeriksa Ridwan Mansyur telah lama disampaikan oleh KPK. Namun, kata dia, persidangan di MK cukup padat, sehingga Ridwan Mansyur baru bisa memenuhi permintaan KPK hari ini. “Sudah agak lama, mungkin semingguan yang lalu,” ujar Enny.

Sejatinya, undangan pemberian keterangan sebagai saksi diberikan sekitar pekan lalu, namun baru dapat terpenuhi pada Kamis (16/1) karena menyesuaikan dengan sidang Pemeriksaan Pendahuluan di Panel 2 yang sudah selesai.

Baca juga : Ini Beberapa Hal yang Perlu Dibenahi dari Sistem Pemilu Berdasarkan Dissenting Opinion Hakim Konstitusi

“Iya pas masa-masa kami sedang proses pilkada. Mungkin di sana penjadwalannya saya kira ya. Karena penjadwalannya kemudian beliau minta diundur karena tidak memungkinkan waktunya untuk meninggalkan persidangan, sehingga beliau minta waktu sebelumnya bahwa hari ini memungkinkan karena sidang panel 2 sudah tidak lagi untuk diundur,” tuturnya.

Dipastikan pula, kehadiran Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur di KPK tidak akan mengganggu jalannya penanganan perkara di MK, termasuk PHPU Kepala Daerah yang sedang ditangani secara intensif.

“Saya kira tidak. Karena kami tadi baru saja selesai RPH untuk Pilkada. Yang terkait dengan setelah ini besok, itu kami akan langsung sidang lanjutan lagi terkait dengan keterangan para pihak. Khususnya KPU, Bawaslu, Pihak Terkait, dan jadwanya seperti biasa,” jelas Enny.

Setelah agenda Pemeriksaan Pendahuluan rampung pada Kamis (16/1) di seluruh panel, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan Jawaban dari termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan pengesahan alat bukti dari para pihak. (J-2)