Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PDI Perjuangan menegaskan bahwa posisi politiknya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah oposisi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, posisi itu sudah ditanamkan pihaknya beberapa hari sebelum Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober lalu.
Menurut Basarah, ia ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan pesan ke Prabowo lewat Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Salah satu pesan yang dititipkan Megawati ke Basarah saat itu adalah penegasan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut sistem pemerintahan presidensial.
"Oleh karena itu, kita tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi," kata Basarah saat ditemui usai acara HUT ke-52 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (10/1).
Bagi Megawati, lanjutnya, esensi filsafat negara Pancasila adalah gotong royong. Dengan demikian, PDI Perjuangan bakal menjalankan prinsip gotong royong selama pemerintahan Prabowo berjalan.
Basarah menegaskan, konsekuensi logis dari prinsip itu adalah, pihaknya bakal bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo, meskipun tidak mengirimkan kader atau anggota PDI Perjuangan sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.
Sejak 10 tahun terakhir, PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu presiden setelah berhasil membawa Joko Widodo memenangkan kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. Selama 2004 sampai 2014, saat kontestasi Pilpres 2004 dan 2009 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDI Perjuangan berada di luar pemerintah.
Menurut Basarah, posisi PDI Perjuangan di era pemerintahan Prabowo dan SBY berbeda. Pasalanya, Megawati dan Prabowo memilki hubungan persahabatan yang panjang dan baik. Basarah tidak menjelaskan hubungan Megawati dan SBY, baik saat 2004-2014 ataupun saat ini.
Namun, hubungan Megawati dan SBY selama ini dikenal dingin, utamanya setelah SBY memutuskan maju sebagai calon presiden pertama kali pada Pilpres 2004. Sebab, saat itu SBY merupakan anak buah Megawati karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
"Posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (dengan prinsip gotong royong terhadap pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan SBY pada 2004-2014 yang lalu," jelas Basarah.
Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, berpendapat bahwa PDI Perjuangan merupakan satu dari sedikit partai politik di Indonesia yang mampu bertahan sejak era Orde Baru sampai saat ini.
Namun, arah politik PDI Perjuangan selama kepemimpinan Megawati berbeda dibanding dengan Partai Golkar yang juga sama-sama partai tua. Saat kalah dalam kontestasi pilpres, misalnya, PDI Perjuangan disebutnya enggan masuk dalam pemerintahan.
Itu, sambung Aditya, berbeda dengan Golkar yang memegang prinsip untuk tetap berada dalam pemerintahan, sekalipun jagoan yang diusung saat pilpres kalah.
"Golkar itu clear orientasinya, harus menjadi part of government. PDI-P enggak demikian. Dia akan jadi bagian dari kekuasaan kalau dia menang," tandas Aditya. (J-2)
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga negara atas dedikasi mereka dalam mengawal ideologi, menjaga demokrasi, dan mendukung jalannya pemerintahan.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto bertekad menertibkan 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Potensi kekayaan negara dari aktivitas ilegal tersebut mencapai Rp300 triliun.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo tidak bersedia menjawab siapa tokoh atau orang besar di balik persoalan ijazah miliknya yang terus berproses dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
SBY mengungkapkan, lukisan tersebut menggambarkan dua sisi kehidupan dunia saat ini yakni kekerasan akibat perang dan pentingnya berdamai dengan alam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved