Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pidato politiknya saat perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Megawati menyampaikan terima kasih kepada Prabowo dan Majelis MPR RI atas pemulihan nama baik Sukarno sebagai Presiden pertama.
“Saya selalu menyimak Pidato Ibu Mega, mulai dari Kongres Luar Biasa PDI di Bulan Desember 1993 sampai sekarang menjadi PDIP, Ibu Mega selalu tersentuh hati beliau saat berbicara dua hal, pertama tentang cita cita Indonesia Raya, dan kisah perjuangan politik Bung Karno yang di akhir kekuasaannya diperlakukan bak pesakitan politik,” ungkap Said, Jumat (10/1).
Dicabutnya Ketetapan XXXIII/MPRS/1967 terkait Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno. Itu memulihkan nama baik Bung Karno atas tuduhan dianggap memberikan keuntungan atas Gerakan G 30 S 1965, dan melindungi tokoh tokoh yang terlibat dalam gerakan tersebut.
“Saya menangkap pesan yang mendalam, kenapa Ibu Mega menyampaikan rasa terima kasih yang tulus tersebut dengan penuh haru. Pertama, pencabutan TAP MPR No XXXIII/MPR/1967 yang memulihkan nama baik Bung Karno dapat beliau perjuangkan, dan justru didukung oleh Presiden Prabowo yang nota bene bukan kader PDI Perjuangan,” ujarnya.
Said mengemukakan setelah diberhentikan dari presiden, Bung Karno diperlakukan sebagai tahanan kota, beliau dijauhkan dari keluarganya, dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana selayaknya sebagai proklamator dan mantan presiden.
Di akhir hayat, Said menuturkan Sukarno wafat dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan, Sukarno merasakan kesakitan akibat kerusakan ginjal, dan sengaja tidak diberikan pertolongan medis yang semestinya.
“Selain itu, anak anak Bung Karno, termasuk Ibu Mega menghadapi berbagai tekanan, dan pembatasan politik di masa orde baru. Orde baru juga melakukan de-Soekarnoisasi, atau pelarangan atas penyebaran ajaran ajarannya secara sistematis,” paparnya.
“Sejarah itu tersimpan kuat dalam memori Ibu Mega. Saking kuatnya ingatan itu, maka ketika MPR mencabut TAP MPR NoXXXIII/MPR/1967, rasa haru dan terima kasih itu beliau ucapkan kembali,” tambahnya.
Tanpa andil Presiden Prabowo dan seluruh Pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat, Said menuturkan mustahil TAP MPR yang menyangkutkan Sukarno dengan G 30 S 1965 itu bisa dihapuskan.
Said juga menilai Megawati ingin menghindari konflik kepentingan, khususnya disaat dirinya menjabat sebagai Presiden, namun tidak sesegera mungkin memulihkan nama baik Bung Karno.
“Apalagi keadaan ekonomi dan keamanan nasional saat itu sedang tidak baik baik saja. Sepertinya beliau ingin memberikan keteladanan, jangan mementingkan keluarga meskipun itu penting, disaat negara sedang membutuhkan tanggung jawab lain yang lebih priotas,” tandasnya. (P-5)
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Dubes Rusia Sergei Tolchenov hormati keputusan Presiden Prabowo gabung Board of Peace (BoP) Gaza, namun ungkap alasan Rusia tak ikut serta. Cek faktanya.
Selama ini, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab memang berkembang pesat, terutama pada sektor energi, infrastruktur, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr, Kamis (26/2).
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Indonesia yang timpang dan terbelah terjadi akibat eksploitasi sumber kekayaan alam yang tak pernah terdistribusikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi sampai saat ini masih terdapat kekeliruan dalam pemahaman sejarah di kalangan masyarakat terkait yang didalilkan dalam TAP MPRS Nomor XXXIII/1967.
Keterkaitan antara Presiden Soekarno dan G30S/PKI menjadi perdebatan panjang dalam sejarah Indonesia. Tapi apakah kabar itu benar?
MEGAWATI Soekarnoputri menceritakan pengalamannya saat menjadi delegasi termuda dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) I di Beograd.
Sosok pemimpin, menurut Encik, harus berani dan bisa mengabdi, di mana mengabdi merupakan cerminan dari melayani bangsa dan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved