Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Sumber Daya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengaku menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memproses kasus Hasto Kristiyanto. Teranyar, kediaman Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu digeledah penyidik Lembaga Antirasuah.
"Kita hormati itu karena memang kewenangan melekat pada KPK," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1).
Said memahami kerja KPK tersebut untuk melengkapi bukti perkara. PDIP, kata dia, sejak awal selalu menghormati berbagai kinerja aparat penegak hukum.
"Pada titik itu, dari sejak awal PDIP komitmen bukan hanya kali ini. Dari berbagai kasus, ketika itu baik apalagi hukum kepolisian, Kejaksaan, apalagi KPK. Kami sungguh-sungguh menghormati kewenangan yang melekat pada KPK," jelas Said.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengajak menghormati proses yang dilakukan KPK dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dia juga harap proses kasus tersebut tak membuat kegaduhan.
"Di satu sisi, ini kasusnya sudah 2020 dan mudah-mudahan ini bisa dilalui dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan di publik bagi siapapun juga baik bagi KPK maupun bagi internal kami," ucap Said.
Kediaman Hasto digeledah penyidik Selasa, 7 Januari 2025. Namun, KPK belum bisa memerinci barang yang dicari penyidik dari rumah Hasto
“Betul, saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK (Hasto Kristiyanto),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).
Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar. Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang. (Fah/I-2)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Tampuk kepemimpinan OJK dijabat oleh Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua merangkap Wakil Ketua OJK, serta Hasan Fawzi yang memegang kendali Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur periode 2025-2030, Said Abdullah, menginstruksikan seluruh jajaran pengurus partai untuk melakukan rekrutmen anggota secara besar-besaran di Jawa Timur.
ANGGOTA DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah menilai pengelolaan tambang batubara yang diberikan pada PBNU terlalu kecil derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan dan konflik PBNU
KETUA DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah mengajak anak muda untuk berani berbicara dan mengkritik kebijakan. Hal tersebut ia sampaikan saat acara RedTalks: Suara Muda untuk Jatim Keren.
Santri memiliki peran penting sebagai jangkar perdamaian dan penebar nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin di tengah dinamika modernitas.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mendukung adanya langkah hukum terkait tayangan program Xpose Uncensored oleh Trans7.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved