Sidang Sengketa Hasil Pilkada Dimulai Besok, MK Diminta Jaga Independensi Hakim

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan menggelar sidang sengketa hasil pilkada atau Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH-Pilkada)  2024 mulai besok, Rabu (8/1). Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengingatkan soal independensi para hakim konstitusi dalam mengadili ratusan perkara yang sudah diregister.

Menurut Titi, MK harus memastikan unsur keberimbangan, keadilan, kecermatan, ketelitian, maupun keprofesionalan dalam menangani perkara pilkada 2024. Tercatat, ada 309 perkara yang sudah diregister MK, baik sengketa hasil pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, maupun wali kota-wakil wali kota.

Baca juga : Gugatan Sengketa Pilgub Sulsel Masuk MK, Jubir Danny Pomanto Optimistis Lolos ke Sidang Pleno

"MK juga harus pastikan betul independensi dan integritas personel MK, baik untuk hakim maupun pegawai Kesekjenan dalam menangani perkara. Jangan sampai ada celah kecurangan atau permainan yang bisa merusak kredibilitas MK," sambung Titi kepada Media Indonesia, Selasa (7/1).

Di samping itu, ia menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara menjadi hal yang perlu dipastikan oleh MK. Tujuannya, agar ruang main mata selama proses persidangan tidak terjadi. Titi juga mengimbau seluruh pihak, baik pemohon, termohon, maupun para kuasa hukum tidak menggoda MK.

"Atau mencari-cari celah untuk mengganggu profesionalitas, integritas, dan independensi MK," lanjutnya.

Baca juga : Kepala Daerah Baru Dilantik Maret

Dalam sejarahnya, Titi mengungkit sudah ada hakim konstitusi maupun pegawai MK yang pernah terjerumus praktik transaksional berkaitan dengan penanganan sengketa pilkada di Tanah Air. Baginya, kredibilitas maupun kepercayaan publik terhadap MK sedang berada di titik yang sangat baik.

"Jangan sampai hal itu terdistorsi dan menjadi dipertaruhkan akibat perilaku pragmatis dan oportunis sejumlah orang. MK harus dijaga agar selalu barada dalam koridor konstitusi dan demokrasi dalam rangka  mewujudkan keadilan electoral secara optimal bagi semua pihak yang berperkara di MK," pungkas Titi.

Dari 309 perkara yang teregister, 131 di antaranya sudah memiliki jadwal sidang. Berdasarkan laman resmi MK, sampai hari ini, tercatat ada 47 perkara yang bakal disidangkan besok. 46 perkara disidangkan pertama kali pada Kamis (9/1), sementara sisanya, yakni 38 perkara, dimulai pada Jumat (10/1).

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz, angka tersebut masih berpotensi bertambah. Pasalnya, MK tidak dapat menolak jika ada pihak yang masih ingin mengajukan permohonan. 

"Saat ini, para hakim konstitusi tlah mempelajari berkas permohonan yang akan disidangkan. Sementara itu, para pihak, baik pemohon, KPU dan Bawaslu di provinsi, kabupaten/kota, serta pihak terkait juga sudah dikirimkan pemberitahuan hari sidang pertamanya," jelas Faiz. (H-3)