Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbarui poster pencarian Harun Masiku. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.
“KPK tetap optimis bahwa saudara Harun Masiku akan ditemukan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, (28/12).
Menurutnya setelah penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, ruang gerak Harun Masiku yang berstatus sebagai buronan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW), bisa dipersempit.
Ia mengaku bahwa penyidik KPK tidak berhenti melakukan perburuan Harun. Namun, Tessa mengatakan KPK
mempersilakan Harun menyerahkan diri. Menurutnya apabila Harun Masiku malu untuk datang sendiri, ia boleh minta ditemani rekan atau keluarganya.
“Apakah itu baik ditemukan oleh penyidik, oleh masyarakat, atau yang bersangkutan datang sendiri di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kita tunggu saja nanti,” ujar Tessa.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Harun Masiku karena dianggap merintangi penyidikan. Harun diminta merusak ponsel dan memintanya kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK dilakukan.
Harun Masiku diduga melakukan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain Hasto, politikus PDI Perjuangan lain yang tersangkut kasus ini yakni Yasonna H.Laoly yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM yang sempat diperiksa soal keberadaan Harun Masiku. Yasonna dicekal ke luar negeri oleh KPK. (H-3)
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved