Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DOSEN kajian ilmu kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Surya Nita memandang perlu memperkuat fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia.
Nita menyampaikan pernyataan tersebut usai 18 anggota polisi terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah warga negara Malaysia pada festival musik Djakarta Warehouse Project (DWP).
"Pandangan saya, perlu dikuatkan fungsi Kompolnas dalam mengawasi kinerja polisi," kata Nita saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.
Selain itu, dia mengatakan bahwa kerja sama antara Kompolnas dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri juga perlu dikuatkan dalam menegakkan kode etik profesi Polri.
Ia menilai pembentukan lembaga pengawasan independen untuk menegakkan etik polisi di luar Divisi Propam Polri masih belum dibutuhkan.
Menurut dia, saat ini penegakan etik masih perlu dilakukan oleh Divisi Propam Polri, tetapi perbaikan-perbaikan agar polisi di Tanah Air dapat bekerja secara profesional juga masih dibutuhkan.
"Divisi Propam harus membuka diri untuk siap dikritik dan siap bekerja sama dalam membenahi kode etik polisi," ujarnya.
Sebelumnya, belasan personel polisi yang terdiri atas personel Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, dan Kepolisian Sektor Metro Kemayoran diduga memeras 45 orang penonton DWP.
Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/12), mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti uang Rp2,5 miliar.
"Kalau terkait dengan motif, masih kami dalami. Artinya, ini cukup harus kami gali karena ini menyangkut beberapa satuan kerja, mulai dari polsek, polres, hingga polda juga," kata Karim.
Adapun beberapa kasus lain yang berkaitan dengan polisi dan mendapatkan sorotan publik, di antaranya polisi tembak polisi di Solok Selatan, polisi tembak siswa di Semarang, dan polisi tembak warga di Palangka Raya. (Ant/H-2)
Dalam konteks pilkada, komunikasi ini meliputi interaksi antara peserta pemilihan, penyelenggara, serta masyarakat.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
Kepolisian diminta tidak hanya menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak saja dalam menjerat pelaku.
Hal yang dikhawatirkan banyak negara, kata Mulawarman, adalah dampak konflik yang sangat mungkin meluas dan ditunggangi oleh banyak kepentingan, termasuk kepentingan kelompok teror.
Akademisi dari Ukraina dan Indonesia siap meluncurkan serangkaian proyek baru bersama-sama untuk meningkatkan kolaborasi akademik antara kedua negara.
Upaya sosialisasi nantinya dilanjutkan kerja sama dengan pengelola kebun raya di Indonesia agar peneliti bisa melakukan ekstraksi dengan metode Rames.
Uang Rp2,5 miliar yang disita dalam kasus pemerasan 45 warga negara (WN) Malaysia penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) akan dikembalikan
MAJELIS Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memberikan sanksi demosi 8 tahun kepada Kanit 5 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Dzul Fadlan
DIVISI Propam Polri menunggu pengajuan banding atas putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dan dua anak buahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menyebut seorang polisi itu berinisial Briptu D.
KEPALA Divisi Propam (Kadivpropam) Polri Irjen Abdul Karim memastikan akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran. Penegasan itu termasuk kasus yang menjerat AKB Bintoro
DIVISI Propam Polri memeriksa anggota Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah (Jateng) dugaan intimidasi terhadap personel band Sukatani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved