Penetapan Tersangka Hasto Murni Pemberantasan Korupsi

PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menilai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku bukan termasuk politisasi. Ia menilai KPK telah mengantongi cukup bukti untuk menjerat Hasto sebagai tersangka. 

"Saya setuju kalau kasus Harun Masiku maupun Hasto sangat sarat dengan politisasi, tapi itu bukan sekarang, itu terjadinya tahun 2020. Seharusnya Hasto itu jadi tersangka tahun 2020 kalau alat bukti yang dimiliki KPK sama seperti yang disampaikan kemaren. Sekarang sudah tersangka ya artinya ini tertunda selama 4 tahun, kenapa tertunda? Karena adanya obstruction of justice KPK mendapatkan banyak intervensi," kata Zaenur, melalui keterangannya, Kamis (26/12).

Zaenur mengatakan keterangan yang disampaikan oleh KPK terkait penetapan Hasto sebagai tersangka sudah cukup jelas. Ia mengaku KPK juga sudah memegang alat bukti sehingga yakin menetapkan Hasto sebagai tersangka. 

Baca juga : Kasus Hasto Tunggakan KPK, Persepsi Publik Jadi Liar

"Kalau melihat keterangan dari KPK saya pikir alat bukti sudah telak, konstruksi perkara telak, sehingga saya lihat ini KPK pasti yakin dan pegang alat buktinya," katanya.

Meski demikian, Zaenur menyadari penetapan Hasto sebagai tersangka akan disebut sebagai upaya politisasi hukum. Ia menilai Hasto bisa mengajukan praperadilan untuk menguji penetapan sebagai tersangka sesuai hukum yang berlaku. 

"Soal penetapan tersangka itu didasarkan pada alat bukti maka bagi yang merasa dilanggar haknya bisa menggunakan upaya hukum, Hasto bisa mengajukan praperadilan untuk memguji apakah penetapan tersangkanya itu menurut hukum atau melawan hukum," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar. Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang.(Faj/I-2)