Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) dinilai pas menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu. Pasalnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ahmad Basarah dan Bambang Pacul kiranya berpeluang besar menggantikan posisi Hasto," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada Metrotvnews.com, Rabu (25/12).
Dia menilai dua nama tersebut memiliki ideologi, kedekatan, dan loyalitas kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Basarah dan Bambang juga dekat dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Bahkan keduanya dapat dikatakan loyalisnya mutlak ke Puan," ujar Jamiluddin.
Basarah pernah menjadi Wakil Ketua MPR dan sekarang Bambang yang jadi Wakil Ketua MPR. Itu artinya, lanjut Jamiluddin, dua nama tersebut lebih dipercaya Megawati.
"Indikasinya, Megawati biasanya akan memberikan posisi strategis atas dasar kepercayaan dan kemampuan atau kapasitas," ucap Jamiluddin.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekjen PDIP. Soal pencopotan Hasto dari jabatannya usai ditetapkan sebagai tersangka KPK menunggu keputusan Megawati.
"Sebab kewenangan memberhentikan atau tidak memberhentikan pengurus DPP ada tangan Ibu Ketua Umum sebagai mandataris Kongres Partai," kata Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah saat dihubungi, Selasa, 24 Desember 2024.
KPK resmi mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).
Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar.
Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang. (Fah/I-2)
Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara), Hasto Kristiyanto, membuka secara resmi Rapat Kerja Agung (RKA) Senapati Nusantara
SEKJEN Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Wijaya Mithuna Noeradi didampingi kuasa hukumnya, Hutomo Lim, memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus menemukan cara untuk memperbaiki hubungan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan publik dan penuh teka-teki sejak 2020.
Menurut Puan, pihaknya masih akan melihat apa yang akan terjadi setelah Hasto datang ke KPK untuk menentukan nasib kursi Sekjen PDIP.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menekankan bahwa keputusan terkait Hasto merupakan ranah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved