Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Puan Maharani menanggapi wacana yang muncul soal pengganti Hasto Kristiyanto dari jabatan Sekretaris Jenderal PDIP. Hasto diketahui sudah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang melibatkan buronan Harun Masiku.
"Kita belum bicara soal hal itu," aku Puan saat ditemui usai acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).
Sebelumnya, Hasto mengatakan akan datang ke Gedung KPK pada Senin (13/1). Menurut Puan, pihaknya masih akan melihat apa yang akan terjadi setelah Hasto datang ke KPK untuk menentukan nasib kursi Sekjen PDIP. Menurutnya, PDIP memegang teguh asas praduga tak bersalah mengenai proses penegakan hukum Hasto.
"Sebagai warga negara, tentu saja harus mematuhi proses hukum yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya," terang Puan.
Adapun terkait pernyataan mantan politisi PDIP Effendi Simbolon yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri harus mundur buntut kasus Hasto, Puan meminta semua pihak menghargai proses internal pihaknya. Ia menegaskan, sebagaimana partai politik lain, PDIP juga memiliki mekanisme kongres untuk pergantian struktur.
"Kami yakin insya Allah bahwa kongres adalah proses tertinggi dari proses internal suatu partai, bukan hanya PDI-P. Jadi kami meyakini bahwa semuanya akan saling menghormati dan menghargai bahwa proses di semua partai itu akan dijalani di internal partainya tersebut," tandasnya. (Tri/I-2)
Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara), Hasto Kristiyanto, membuka secara resmi Rapat Kerja Agung (RKA) Senapati Nusantara
SEKJEN Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Wijaya Mithuna Noeradi didampingi kuasa hukumnya, Hutomo Lim, memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus menemukan cara untuk memperbaiki hubungan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan publik dan penuh teka-teki sejak 2020.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menekankan bahwa keputusan terkait Hasto merupakan ranah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved