Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA DPP PDIP Puan Maharani menanggapi wacana yang muncul soal pengganti Hasto Kristiyanto dari jabatan Sekretaris Jenderal PDIP. Hasto diketahui sudah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang melibatkan buronan Harun Masiku.
"Kita belum bicara soal hal itu," aku Puan saat ditemui usai acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).
Sebelumnya, Hasto mengatakan akan datang ke Gedung KPK pada Senin (13/1). Menurut Puan, pihaknya masih akan melihat apa yang akan terjadi setelah Hasto datang ke KPK untuk menentukan nasib kursi Sekjen PDIP. Menurutnya, PDIP memegang teguh asas praduga tak bersalah mengenai proses penegakan hukum Hasto.
"Sebagai warga negara, tentu saja harus mematuhi proses hukum yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya," terang Puan.
Adapun terkait pernyataan mantan politisi PDIP Effendi Simbolon yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri harus mundur buntut kasus Hasto, Puan meminta semua pihak menghargai proses internal pihaknya. Ia menegaskan, sebagaimana partai politik lain, PDIP juga memiliki mekanisme kongres untuk pergantian struktur.
"Kami yakin insya Allah bahwa kongres adalah proses tertinggi dari proses internal suatu partai, bukan hanya PDI-P. Jadi kami meyakini bahwa semuanya akan saling menghormati dan menghargai bahwa proses di semua partai itu akan dijalani di internal partainya tersebut," tandasnya. (Tri/I-2)
Kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan publik dan penuh teka-teki sejak 2020.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus menemukan cara untuk memperbaiki hubungan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Basarah pernah menjadi Wakil Ketua MPR dan sekarang Bambang yang jadi Wakil Ketua MPR. Itu artinya, lanjut Jamiluddin, dua nama tersebut lebih dipercaya Megawati.
Pengganti Hasto sudah dibicarakan di internal. Namun, dia tidak mengetahui lebih jauh soal pembahasan itu.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menekankan bahwa keputusan terkait Hasto merupakan ranah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved