Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KORUPSI di Indonesia semakin masif. Presiden Prabowo Subianto pun diminta untuk mengembalikan independensi KPK. Hal itu disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas saat Seminar Refleksi Akhir Tahun 2024 di Gedoeng Moehammadijah, Kota Yogyakarta, pada Senin (23/12).
"Dengan UU lama (UU Nomor 30 Tahun 2002), KPK bukan di bawah presiden. Dengan UU yang baru (UU Nomor 19 Tahun 2019), secara kelembagaan KPK dilumpuhkan," terang dia.
Ia juga menyoroti kinerja Pansel KPK karena banyak yang dilantik kemudian rontok. Menurut dia, era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tidak ada komitmen pemberantasan penyakit korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini semakin masif, sebab ada usaha mengamputasi peran-peran penegakan oleh KPK.
"Kalau (Presiden Prabowo) konsisten (dalam pemberantasan korupsi saat kampanye), kembalikan KPK independen," tegas dia.
Busyro juga menyoroti Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dipandang memiliki potensi besar untuk terjadinya korupsi. PSN cenderung menimbulkan jenis korupsi by design. Ia juga menyoroti rusaknya demokrasi di Indonesia yang aspek hulunya adalah tiga Undang-undang, yaitu UU tentang Partai Politik, UU tentang Pemiliu dan UU tentang Pilkada. "Perlu didekonstruksi dikembalikan kekeadilan sosial" terang dia.
Seminar bertema 'Ketimpangan Keadilan Sosial', ini digelar oleh Majelis Hukum dan HAM (MHH), Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Selama ini, LHKP, MHH, dan LBH PP Muhammadiyah melakukan aksi nyata untuk membantu atau mengadvokasi masyarakat yang tertindas, baik secara struktural maupun kultural. “Muhammadiyah tidak maju kalau tidak ada sebelumnya melakukan pendekatan akademik yang terukur, itulah ciri Islam Berkemajuan,” terang dia.
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Muhammadiyah dalam memperjuangkan kemakmuran untuk semua. Busyro juga mendorong agar pemerintah mengembalikan hakikat kampus, yaitu sebagai tempat tumbuhnya pemikiran kritis dan konstruktif.
Seminar ini diikuti oleh Diyah Puspitarini, Ridho Al-Hamdi, Suparman Marzuki, Dandhy Dwi Laksono, Bhima Yudhistira, Trisno Raharjo, Totok Dwi Diantoro, dan Rimawan Pradiptyo. Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Effendy mengatakan, seminar ini merupakan bagian dari gerakan Muhammadiyah dalam menghadirkan kemakmuran untuk semua.
Dari data yang ada, ketimpangan yang terjadi di Indonesia begitu curam. Ia mencontohkan, kekayaan 50 orang terkaya sama dengan kekayaan 150 juta orang Indonesia yang lain. “Nilai (yang terkandung dalam surat) Al Ma’un di Muhammadiyah harus dirawat dan perjuangkan,” tutup dia. (S-1)
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan memperlemah pemberantasan korupsi.
KOALISI Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyoroti sejumlah ketentuan dalam Rancangan KUHAP yang berpotensi menurunkan efektivitas, independensi KPK khususnya penyadapan
Dia sebelumnya mangkir dua kali saat diminta menjadi saksi kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW), anggota DPR.
PERJALANAN Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional memasuki usianya yang ke-23, tepatnya jatuh pada 4 Juli 2025.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut perbankan syariah perlu melakukan penguatan sistem dan ekosistem bank syariah di masa depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang kepada Muhammadiyah.
Salah satu tokoh yang menekankan pentingnya sikap keterbukaan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari Barat ialah Buya Hamka.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar abbas menanggapi terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang mengharamkan sound horeg.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved