Busyro Muqoddas Menyuarakan agar Presiden Kembalikan Independensi KPK 

KORUPSI di Indonesia semakin masif. Presiden Prabowo Subianto pun diminta untuk mengembalikan independensi KPK. Hal itu disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas saat Seminar Refleksi Akhir Tahun 2024 di Gedoeng Moehammadijah, Kota Yogyakarta, pada Senin (23/12). 

"Dengan UU lama (UU Nomor 30 Tahun 2002), KPK bukan di bawah presiden. Dengan UU yang baru (UU Nomor 19 Tahun 2019), secara kelembagaan KPK dilumpuhkan," terang dia. 

Ia juga menyoroti kinerja Pansel KPK karena banyak yang dilantik kemudian rontok. Menurut dia, era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tidak ada komitmen pemberantasan penyakit korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini semakin masif, sebab ada usaha mengamputasi peran-peran penegakan oleh KPK. 

Baca juga : KPK Soroti Pansel yang Buat Proses Wawancara Capim Tertutup

"Kalau (Presiden Prabowo) konsisten (dalam pemberantasan korupsi saat kampanye), kembalikan KPK independen," tegas dia. 

Busyro juga menyoroti Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dipandang memiliki potensi besar untuk terjadinya korupsi. PSN cenderung menimbulkan jenis korupsi by design. Ia juga menyoroti rusaknya demokrasi di Indonesia yang aspek hulunya adalah tiga Undang-undang, yaitu UU tentang Partai Politik, UU tentang Pemiliu dan UU tentang Pilkada.  "Perlu didekonstruksi dikembalikan kekeadilan sosial" terang dia. 

Seminar bertema 'Ketimpangan Keadilan Sosial', ini digelar oleh Majelis Hukum dan HAM (MHH), Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. 

Baca juga : Sidang Pendapat Rakyat Harapkan Putusan MK yang Berpihak pada Etika dan Moral Kenegaraan

Selama ini, LHKP, MHH, dan LBH PP Muhammadiyah melakukan aksi nyata untuk membantu atau mengadvokasi masyarakat yang tertindas, baik secara struktural maupun kultural. “Muhammadiyah tidak maju kalau tidak ada sebelumnya melakukan pendekatan akademik yang terukur, itulah ciri Islam Berkemajuan,” terang dia. 

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Muhammadiyah dalam memperjuangkan kemakmuran untuk semua. Busyro juga mendorong agar pemerintah mengembalikan hakikat kampus, yaitu sebagai tempat tumbuhnya pemikiran kritis dan konstruktif. 

Seminar ini diikuti oleh Diyah Puspitarini, Ridho Al-Hamdi, Suparman Marzuki, Dandhy Dwi Laksono, Bhima Yudhistira, Trisno Raharjo, Totok Dwi Diantoro, dan Rimawan Pradiptyo. Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Effendy mengatakan, seminar ini merupakan bagian dari gerakan Muhammadiyah dalam menghadirkan kemakmuran untuk semua. 

Dari data yang ada, ketimpangan yang terjadi di Indonesia begitu curam.  Ia mencontohkan, kekayaan 50 orang terkaya sama dengan kekayaan 150 juta orang Indonesia yang lain. “Nilai (yang terkandung dalam surat) Al Ma’un di Muhammadiyah harus dirawat dan perjuangkan,” tutup dia. (S-1)