PBHI KPK Sering Kesulitan Usut Kasus yang Libatkan TNI

PENELITI dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Gina Sabrina mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering menghadapi hambatan saat mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan TNI atau pertahanan.

Menurutnya, bentuk dari hambatan tersebut berupa kesulitan pemanggilan saksi, teror, hingga desakan untuk meminta maaf. "Ada pola yang sama tiap menghadapi kasus dugaan korupsi, selalu ada kasus seperti itu dan sulit untuk menyelesaikannya, terutama kasus-kasus yang menyangkut pembelian alutsista a9alt utama sistem persenjataan)," kata Gina di Jakarta, Selasa (10/12).

Gina memberi contoh kasus, pada awal 2024 pihaknya sempat mengajukan laporan terkait dugaan maladministrasi dalam pembelian jet tempur Mirage dari Qatar oleh Kementerian Pertahanan.

Ia mengatakan, walaupun bukan TNI yang menjadi subjek hukum dalam laporan ini, namun tindak lanjut KPK pun masih belum tampak sampai sekarang.

Kemudian, terang dia, sebelumnya juga ada kisruh terkait penanganan kasus korupsi Kepala Basarnas yang ditangani KPK. Namun, Puspom TNI merasa penanganan kasus seharusnya ada di tangan mereka. "Ada pola yang sama dalam hal ini," ujar Gina. (J-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa