Punya 1,9 M, Tapi Risnandar Mahiwa Masih Terjaring OTT

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau pada Senin (2/12). Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terjaring dalam upaya paksa itu. Risnandar tercatat memiliki kekayaan senilai Rp1,9 miliar. Itu, diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaru miliknya.

Dalam data itu, Risnandar masih tercatat sebagai Direktur pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri. Dia menyerahkan laporan pada 18 Maret 2024. Dalam berkasnya, Risnandar mengaku cuma memiliki satu rumah di Jakarta Pusat seluas 33 meter persegi. Hunian itu ditaksir senilai Rp830 juta.

Lalu, dia mengaku memiliki tiga kendaraan senilai Rp255 juta. Rinciannya yakni Motor Royal Enfield Bullet Classic 500, Mobil BMW, dan Sepeda Brompton. Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp5 juta. Lalu, ada juga kas dan setara kas senilai Rp520 juta.

Baca juga : Pj Wali Kota Pekanbaru Kena OTT KPK

Dia juga mencatatkan kepemilikan harta lainnya senilai Rp340 juta. Dalam laporannya, Risnandar mengaku memiliki utang Rp40,1 juta. KPK mengungkapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menjadi salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau.

“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (2/12).

Tanak belum memberikan keterangan soal siapa saja pihak turut terjaring operasi tersebut, karena kegiatan penyidikan tersebut masih berlangsung. "Saya belum dapat laporan selengkapnya," ujarnya.

Baca juga : KPK Konfirmasi Pj Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik KPK akan segera mengumumkan status para pihak yang terjaring operasi tersebut dalam waktu 24 jam.

"Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1x24 jam," ujar Ghufron.

Wakil pimpinan KPK berlatarbelakang akademisi tersebut meminta masyarakat bersabar dan mempercayakan jalan proses hukum tersebut kepada penyidik komisi antirasuah.

Pihak KPK akan segera mengumumkan hasil operasi tersebut, setelah prosesnya dinyatakan cukup dan siap untuk dipublikasikan secara utuh. "Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat," tuturnya. (Ant/I-2)