Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerapkan kolaborasi dengan berbagai pihak atau pentahelix, mulai dari kementerian/lembaga hingga akademisi, untuk meningkatkan kesadaran kekayaan intelektual di berbagai elemen masyarakat.
“Seperti pentahelix, dari kalangan pemerintah, seluruh K/L yang terkait dengan kekayaan intelektual, kita akan libatkan. Kemudian dari akademisi, khususnya para pengajar di bidang kekayaan intelektual, juga mereka akan kita libatkan. Kemudian masyarakat umum, khususnya para pelaku,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, di Jakarta, Rabu (20/11).
DJKI ke depannya akan mengoptimalkan berbagai program yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya seperti DJKI Mengajar, Mobile Intellectual Property Clinic, Patent Examiner Goes to Campus, bimbingan teknis, dan pelatihan lainnya.
“Bahkan kita nanti membuat semacam TOT, training of trainer (pelatihan pelatih). Jadi, mereka yang akan nanti melakukan edukasi lebih lagi kepada masyarakat. Kemudian, media,” tambah Razilu.
Mengingat tahun 2025 merupakan Tahun Hak Cipta dan Desain Industri, DJKI akan mengangkat tema seputar Indonesia Berkarya, DJKI Melindungi. Untuk mengejawantahkan tema tersebut, DJKI akan melakukan kampanye dengan berbagai cara.
“Kita akan meminta juga kepada seluruh penyuluh hukum di Indonesia, kita akan kerja sama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) untuk
mereka terjun sebagai guru-guru kekayaan intelektual,” kata Razilu pula.
Ia menjelaskan DJKI menyasar klaster tertentu dalam mengedukasi akan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Klaster tersebut, di antaranya pelajar SD hingga perguruan tinggi, akademisi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), desainer, dan klaster kekayaan intelektual komunal Indonesia yang dimiliki pemerintah daerah.
Diakui Razilu, kesadaran masyarakat Indonesia akan kekayaan intelektual masih terbilang rendah. Ia menyebut, total pendaftaran hak kekayaan intelektual ke DJKI pada tahun ini hanya sekitar 300 ribu.“Itu 300 ribu walaupun banyak, sebenarnya adalah sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif Indonesia atau jumlah anak bangsa yang kreatif. Itu sedikit sekali,” ujarnya.
Oleh karena itu, DJKI bertekad untuk menggenjot kesadaran kekayaan intelektual masyarakat Indonesia dengan kolaborasi pentahelix agar pendaftaran hak kekayaan intelektual dapat meningkat 100% pada 2025. (Ant/H-2)
PP ini tak hanya mengatur soal penindakan, tapi juga pencegahan judol.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum, Razilu mengatakan angka monumental ini menunjukkan antusias luar biasa dari masyarakat Indonesia.
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
Maria menuturkan, data foto paspor dirinya dikirim oleh JS melalui WA kepada sejumlah pihak yang tidak ada kepentingannya.
Penjemputan bisa dilakukan jika proses ekstradisi dimenangkan oleh Indonesia.
Kemen Imipas mengemukakan bahwa telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Kekayaan intelektual, kata dia, tidak hanya dapat mempertahankan jati diri dan karakteristik suatu bangsa.
UMKM adalah pejuang ekonomi rakyat yang penuh semangat, namun masih banyak yang belum menyadari pentingnya perlindungan hukum atas ciptaan dan merek mereka.
GURU besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Fatma Lestari mengungkapkan pentingnya inovasi dalam memperkuat sistem keselamatan dan kesehatan kerja.
Pemahaman yang kuat tentang HAKI bagi perajin ukir dan pengusaha mebel di Jepara bukan hanya penting, tetapi juga krusial untuk memastikan daya saing yang sehat di pasar global.
Berbagai kaligrafi tersebut, menurutnya, merupakan aset berharga yang masuk dalam kategori hak cipta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved